Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Perda Pajak Ini Bakal Dicabut

0
0

PELALAWAN, DDTCNews – Pemkab Pelalawan, Riau menyatakan Peraturan Darah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 19 tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan akan segera dicabut. Pencabutan ini menyusul keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan 3.143 Perda dari seluruh wilayah di Indonesia.

Asisten I Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Pelalawan Zulhelmi mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah menginvertarisir perda mana saja yang akan dihapus dan dipertahankan untuk diklarifikasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 “Perda ini memang kurang produktif dan tidak bisa maksimal ketika diterapkan di lapangan. Bahkan beberapa tahun terakhir, perda ini seperti mati suri, jadi kalau memang mau dicabut, kita tidak keberatan” jelas Zulhelmi, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tukar Data, Kanwil DJP Riau Gandeng Pemkab Siak

Sebelum ada peraturan pengganti, maka perda tersebut masih akan diberlakukan. Selain itu, Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan juga masuk ke dalam daftar perda yang dibatalkan Jokowi.

Kedua Perda tersebut, seperti dikutip riaueditor.com, dinilai bermasalah dan bisa menghambat investasi, ekonomi daerah, serta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Walau demikian, secara tidak langsung keputusan pencabutan tiga ribuan Perda oleh pemerintah pusat itu mengindikasikan masih banyaknya Perda di berbagai daerah yang bermasalah.

Baca Juga: Gara-gara Menafsir Putusan MK, Begini Setoran Pajak Alat Berat

Di Provinsi Riau sendiri terdapat 31 Perda yang dianggap bermasalah. Perda ini dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sebagian besar atau hampir 75% dari perda tersebut berkaitan dengan masalah investasi.

Kabupaten Pelalawan merupakan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Luasnya lebih dari 13km2. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan. (Amu)

Baca Juga: Setoran Minim, Ini Cara Pemkab Optimalkan Pajak Parkir

 “Perda ini memang kurang produktif dan tidak bisa maksimal ketika diterapkan di lapangan. Bahkan beberapa tahun terakhir, perda ini seperti mati suri, jadi kalau memang mau dicabut, kita tidak keberatan” jelas Zulhelmi, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tukar Data, Kanwil DJP Riau Gandeng Pemkab Siak

Sebelum ada peraturan pengganti, maka perda tersebut masih akan diberlakukan. Selain itu, Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan juga masuk ke dalam daftar perda yang dibatalkan Jokowi.

Kedua Perda tersebut, seperti dikutip riaueditor.com, dinilai bermasalah dan bisa menghambat investasi, ekonomi daerah, serta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Walau demikian, secara tidak langsung keputusan pencabutan tiga ribuan Perda oleh pemerintah pusat itu mengindikasikan masih banyaknya Perda di berbagai daerah yang bermasalah.

Baca Juga: Gara-gara Menafsir Putusan MK, Begini Setoran Pajak Alat Berat

Di Provinsi Riau sendiri terdapat 31 Perda yang dianggap bermasalah. Perda ini dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sebagian besar atau hampir 75% dari perda tersebut berkaitan dengan masalah investasi.

Kabupaten Pelalawan merupakan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Luasnya lebih dari 13km2. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan. (Amu)

Baca Juga: Setoran Minim, Ini Cara Pemkab Optimalkan Pajak Parkir
Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, pelalawan
artikel terkait
Jum'at, 15 Februari 2019 | 16:20 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:18 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kamis, 14 Februari 2019 | 17:11 WIB
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kamis, 14 Februari 2019 | 16:57 WIB
KOTA MALANG
berita pilihan
Jum'at, 15 Februari 2019 | 16:20 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:18 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kamis, 14 Februari 2019 | 16:57 WIB
KOTA MALANG
Selasa, 12 Februari 2019 | 19:12 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 11 Februari 2019 | 15:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 11 Februari 2019 | 10:53 WIB
KABUPATEN BADUNG
Jum'at, 08 Februari 2019 | 14:59 WIB
KABUPATEN BUNGO
Jum'at, 08 Februari 2019 | 11:07 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 07 Februari 2019 | 11:45 WIB
KOTA SURABAYA