Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

Ilustrasi. Para wisatawan berjalan di sepanjang White Beach di tengah pandemi penyakit virus korona (COVID-19) di Boracay Island, provinsi Aklan, Filipina, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez/foc/cfo

MANILA, DDTCNews - DPR Filipina akhirnya mengesahkan RUU Penanaman Modal Asing (PMA) guna menarik lebih banyak investor asing ke negara tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan UU PMA akan melengkapi UU Pemulihan dan Insentif Pajak Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) dalam mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Tujuan utama UU CREATE adalah mencoba mengundang investor asing yang dapat berkontribusi pada ekonomi, terlepas dari nilainya," katanya, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Dalam UU PMA, lanjut Salceda, ketentuan batas minimum pegawai yang direkrut perusahaan asing untuk datang ke Filipina dikurangi dari semula 50 orang, menjadi 15 orang. Dia berharap ketentuan tersebut dapat investor kecil untuk menanamkan modal di Filipina.

UU PMA juga mengizinkan perusahaan yang diidentifikasi sebagai startup enabler untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang asing, sehingga akan mendorong investasi pada industri pionir yang belum ada di negara tersebut.

Bidang industri tersebut mencakup teknologi keuangan, pertanian presisi, teknologi kesehatan, dan perusahaan berteknologi tinggi lainnya yang penting bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka panjang Filipina.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

UU PMA juga mengizinkan profesi yang tidak diatur dalam undang-undang khusus kini dapat datang untuk bekerja di Filipina. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendorong para profesional ahli berdatangan sehingga tenaga kerja lokal dapat belajar lebih banyak dari mereka.

"Ketidakmampuan untuk mempekerjakan profesional mereka sendiri telah menjadi kendala utama bagi investor yang seharusnya berinvestasi di Filipina," ujar Salceda seperti dikutip dari pna.gov.ph.

Dia menambahkan Institusi Anti-Suap dan Korupsi juga memberikan perlindungan tambahan kepada investor asing dari tindakan pemerasan sehingga prosedur perizinan menjadi lebih mudah.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Namun, ia tetap mendesak Komite Promosi Investasi Antar-Lembaga segera menerbitkan Rencana Prioritas Investasi Strategis di bawah UU CREATE agar pemerintah dapat segera mempromosikan sektor ekonomi strategis kepada investor.

UU CREATE telah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%. Pada UMKM dengan pendapatan di bawah P5 juta atau Rp1,56 miliar per tahun, tarif pajak akan dikenakan lebih rendah lagi, yaitu 20%. (rig)

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman
Topik : filipina, uu penanaman modal asing, investasi, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Rabu, 08 Desember 2021 | 19:30 WIB
Meski pandemi covid-19, kepercayaan investor dunia terhadap Indonesia dalam berinvestasi sudah jauh lebih baik. Diharapkan dengan ada nya undang-undang ini dapat memudahkan para investor untuk berusaha di Indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap