Penyedia Marketplace e-Commerce Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak, Setuju?

Senin, 07 November 2022 | 16.40 WIB

Ukuran Teks

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menjalankan ketentuan pada Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Pemerintah akan menunjuk penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pihak lain yang melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"[Penyedia] marketplace feasible [atau] enggak [ditunjuk sebagai pemungut pajak]? Feasible. Cuma kan mesti harus ngobrol. Harus diskusi dengan para pelaku,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Suryo mengaku akan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait sebelum menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Menurutnya, skema tersebut juga sudah berjalan untuk platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan PMK 58/2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan berkaca pada evaluasi implementasi PMK 58/2022, tidak ada masalah dalam pemungutan pajak oleh penyedia marketplace. Simak ‘E-Commerce Pungut Pajak, Bagaimana Aturan bagi Marketplace Pemerintah?’.

Kendati demikian, sambung Yon, pemerintah tidak bisa serta-merta menunjuk penyelenggara e-commerce menjadi pemungut pajak. Penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak harus dilakukan pada saat yang tepat.

“Tentu tidak sebatas kena dan tidak kena. Akan kita evaluasi kapan kira-kira momen yang tepat untuk diimplementasikan dan model pengenaannya seperti apa,” ujar Yon.

Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan ada beberapa isu yang digodok terkait degan rencana penunjukan penyedia platform marketplace dalam e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak.

Adapun beberapa isu yang dimaksud seperti kriteria platform marketplace dalam e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak. Ada pula isu menyangkut ketentuan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Bonarsius mengatakan terdapat 2 prinsip yang menjadi pedoman DJP dalam menyusun aturan teknis. Pertama, ketentuan tidak memberatkan pelaku e-commerce. Kedua, pelaku e-commerce memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya.

"Kami berusaha sedemikian rupa tidak mengubah sistem yang ada. Itu saja kita kelola, tapi memang ada mungkin keharusan-keharusan [yang harus dilaksanakan pelaku e-commerce],” ungkap Bonarsius.

Dalam sejumlah pemberitaan di media massa, Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga berharap regulasi dari pemerintah tidak diterapkan secara mendadak. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan edukasi kepada para pelaku usaha, terutama UMKM.

Baca Juga:

Sengketa Atas PPN yang Kurang Dibayar

Dia pun mengimbau pemerintah untuk melakukan edukasi kepada pelaku UMKM dengan menggandeng penyedia platform e-commerce sebelum disahkannya peraturan pajak yang terkait dengan e-commerce.

“Bagaimana nantinya kita bisa memberikan waktu yang cukup dalam penerapannya,” ujar Bima.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan adanya penunjukan penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pemotong atau pemungut pajak? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 29 November 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 2 Desember 2022. (kaw)

*Redaksi DDTCNews memperpanjang periode debat hingga Selasa, 6 Desember 2022 pukul 15.00 WIB.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Beri Suara dan tuliskan komentar Anda:

ave

baru saja

Memilih: Setuju

setuju #MariBicara

Fitria Rhamdani

baru saja

Memilih: Tidak Setuju

#MariBicara (Opini lanjutan) seperti saat ini perusahaan PKP yang dimana pembeli dikenakan PPN atas barang yang mereka beli mungkin sebagian orang menganggap nominal dipungut pajaknya tidak seberapa tapi bagi pembeli yang keberatan tentu akan mencari penjual barang serupa yang tidak dikenakan PPN hal serupapun mungkin akan terjadi jika penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pihak yang melakukan pemungut pajak.

Fitria Rhamdani

baru saja

Memilih: Tidak Setuju

#MariBicara kalau menurut saya tidak setuju walaupun kata setuju atau tidak setuju ditopik ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing2, tapi disini saya mau berkomentar tidak setuju. Hal pertama, minimnya kemampuan UMKM terkait administrasi perpajakan jadi DJP harus benar2 memikirkan proses administrasi yang kalau bisa sesederhana mungkin. Hal kedua, tentu akan merugikan pihak penjual apabila ditunjuk sebagai pemungut pajak sedangkan lokasinya saja belum pasti apakah usaha nya masih berjalan apa tidak. Hal ketiga, mungkin akan menurunkan partisipasi UMKM dalam berjualan online apalagi situasi saat ini seluruh masyarakat sedang dalam masa pemulihan ekonomi pasca Covid. Jadi pendapat saya untuk saat ini tidak setuju padahal niat pemerintah baik ingin memajukan negara dengan mengajak UMKM untuk berpartisipasi tetapi ada baiknya dipikirkan secara matang terlebih dahulu bagaimana dampak kedepannya.seperti saat ini perusahaan PKP yang dimana pelanggan dikenakan PPN atas barang yang mereka beli mungkin sebagian orang menganggap nominal dipungut pajaknya tidak seberapa tapi bagi pembeli yang keberatan tentu akan mencari penjual barang serupa yang tidak dikenakan PPN hal serupapun mungkin akan terjadi jika penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pihak yang melakukan pemungut pajak.

Syaiful Bahri

baru saja

Memilih: Tidak Setuju

Syaiful Bahri

baru saja

Memilih: Tidak Setuju

Resistensi adalah gambaran yang akan dihadapi oleh pemerintah saat menerapkan kebijakan ini. Konsolidasi antar semua pihak harus dilakukan guna memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut, mengingat pajak merupakan kontrak sosial antar pemerintah dan masyarakat Dari segi asas pajak, kebijakan tersebut telah sesuai dengan asas revenue productivity karena akan mengkatrol pendapatan negara dan akan mengurangi biaya pemungutan pajak. Namun, harus diperhatikan akan terjadi potensi migrasi yang akan dilakukan oleh para pelaku e-commerce ke online shop pribadi seperti whatsapp, instagram, dan yang lainnya agar terhindar dari biaya pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh online marketplace sehingga potential tax akan berkurang. Maka dari itu, hal seperti ini yang harus diperhatikan jangan sampai karena semata-mata harus melaksanakan amanat konstitusi mengabaikan dampak yang lain dan akan melahirkan masalah berikutnya, karena sejatinya sebuah kebijakan harus menguntungkan semua pihak. #MariBicara

Hendra Oentoro

baru saja

baru saja

baru saja

baru saja

Memilih: Setuju

jikalau ditengok terlebih dahulu dari sudut Pandang Kewenangan Pemungutan Pajak, maka Berdasarkan Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN, tertera didalam Pasal 22. Maka berdasarkan regulasi Kewenangan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat menunjuk Penyedia Platform marketplace e-commerce sebagai pihak lain yang melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan yang tertera didalam pasal 22, huruf (b) Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Kemudian, Saya Setuju Jikalau Penyedia Plaform Marketplace E-commerce diberikan amanah berupa ditunjuk jadi Pemotong / Pemungut Pajak harus berpedoman sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat(1) , setiap orang berhak atas jaminan kepastian Hukum

Reynatta Natalia

baru saja

Memilih: Setuju

Pada masa sekarang, transaksi berbasil digital semakin menjanjikan. Bahkan di tengah pandemi, bisnis e-commerce tumbuh 33,2% dari tahun 2020 sebesar Rp253 triliun menjadi Rp 337 triliun pada tahun 2021. Dan akan terus tumbuh seiring meningkatkan transaksi perdagangan melalui online. Pertumbuhan tahunan penjualan e-commerce mencapai 15,4%. dan penunjukan e-commerce sebagai pemotongan/pemungutan pajak tentu akan memberikan beberapa manfaat, salah satunya sebagai penerimaan pajak yang cukup signifikan dan stabil. Akan tetapi hal ini juga pasti akan berpengaruh kepada pelaku usaha, yang mungkin akan berpindah ke online shop (misalnya : melalui Instagram, Whatsapp) agar terhindar dari pemotongan/pemungutan pajak.

HERIANTONIUS SILALAHI

baru saja

Memilih: Setuju

SETUJU, Penunjukan Penyedia Platform Marketplace e-Commerce sangat efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan negara. Hal ini sebagai amanat Pasal 16A UU KUP sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana pemerintah mulai melihat bahwa budaya bertransaksi oleh masyarakat termasuk Instansi Pemerintah mulai beralih dari sistem bertransaksi secara tunai kepada sistem pembelanjaan melalui e-commerce. sehingga sangat efektif menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak, selain sistem pencatatan transaksi oleh marketplace lebih tertib, juga mudah untuk diaudit karena setiap tahapan belanja tercatat dengan rapi. Hal ini menghindari penyalahgunaan anggaran dan jika pemerintah secara konsisten melakukan pengawasan khususnya dengan selektif menentukan pemungut pajak oleh marketplace, maka penerimaan negara akan sangat optimal dilaksanakan. #maribaca

Rahmat Kurniawan

baru saja

Memilih: Tidak Setuju

memberikan tambahan beban kepada e-commerce dan membuat minat pembeli berkurang akibat harga yang lebih mahal dari pada pasar

Faizal Fathoni

baru saja

baru saja

Memilih: Setuju

Peraturan perpajakan menempatkan transaksi konvensional dan online dengan perlakuan pajak yang sama. Kebijakan ini akan mewujudkan adanya efisiensi, efektivitas, kepastian dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Selain itu, pemerintah, penyedia platform dan pedagang juga akan mendapat manfaat dan insentif yang cukup besar apabila kebijakan ini diterapkan.