Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Penyedia Marketplace e-Commerce Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak, Setuju?

A+
A-
28
A+
A-
28
Penyedia Marketplace e-Commerce Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak, Setuju?

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menjalankan ketentuan pada Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Pemerintah akan menunjuk penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pihak lain yang melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"[Penyedia] marketplace feasible [atau] enggak [ditunjuk sebagai pemungut pajak]? Feasible. Cuma kan mesti harus ngobrol. Harus diskusi dengan para pelaku,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga: Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Suryo mengaku akan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait sebelum menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Menurutnya, skema tersebut juga sudah berjalan untuk platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan PMK 58/2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan berkaca pada evaluasi implementasi PMK 58/2022, tidak ada masalah dalam pemungutan pajak oleh penyedia marketplace. Simak ‘E-Commerce Pungut Pajak, Bagaimana Aturan bagi Marketplace Pemerintah?’.

Kendati demikian, sambung Yon, pemerintah tidak bisa serta-merta menunjuk penyelenggara e-commerce menjadi pemungut pajak. Penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak harus dilakukan pada saat yang tepat.

Baca Juga: Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

“Tentu tidak sebatas kena dan tidak kena. Akan kita evaluasi kapan kira-kira momen yang tepat untuk diimplementasikan dan model pengenaannya seperti apa,” ujar Yon.

Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan ada beberapa isu yang digodok terkait degan rencana penunjukan penyedia platform marketplace dalam e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak.

Adapun beberapa isu yang dimaksud seperti kriteria platform marketplace dalam e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak. Ada pula isu menyangkut ketentuan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Bonarsius mengatakan terdapat 2 prinsip yang menjadi pedoman DJP dalam menyusun aturan teknis. Pertama, ketentuan tidak memberatkan pelaku e-commerce. Kedua, pelaku e-commerce memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya.

"Kami berusaha sedemikian rupa tidak mengubah sistem yang ada. Itu saja kita kelola, tapi memang ada mungkin keharusan-keharusan [yang harus dilaksanakan pelaku e-commerce],” ungkap Bonarsius.

Dalam sejumlah pemberitaan di media massa, Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga berharap regulasi dari pemerintah tidak diterapkan secara mendadak. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan edukasi kepada para pelaku usaha, terutama UMKM.

Baca Juga: Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

Dia pun mengimbau pemerintah untuk melakukan edukasi kepada pelaku UMKM dengan menggandeng penyedia platform e-commerce sebelum disahkannya peraturan pajak yang terkait dengan e-commerce.

“Bagaimana nantinya kita bisa memberikan waktu yang cukup dalam penerapannya,” ujar Bima.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan adanya penunjukan penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pemotong atau pemungut pajak? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Baca Juga: Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 29 November 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 2 Desember 2022. (kaw)

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

*Redaksi DDTCNews memperpanjang periode debat hingga Selasa, 6 Desember 2022 pukul 15.00 WIB.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : debat, debat pajak, pajak, UU HPP, pemungut pajak, UU KUP, penunjukan pihak ketiga, e-commerce, DJP
X

Edit Komentar

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
76
74.51%

Musfirah

Rabu, 30 November 2022 | 23:06 WIB
karena bisa berdampak pda penurunan konsumsi publik yang berujung pada munurunnya tingkat omzet seller online

Teuku

Rabu, 30 November 2022 | 21:28 WIB
setuju, sebab pengenaqn pajak dapat menciptakan kesetaraan atau level playing field antara pedagamg konvensional dan seller online #Maribicara

Sabrina

Rabu, 30 November 2022 | 20:15 WIB
setuju

Bagas Zikri

Rabu, 30 November 2022 | 19:56 WIB
saya setuju sebab penunjukkan platform e-commerce akan mendorong kepatuhan seller online dalam membayar pajak

Cici Herawati

Rabu, 30 November 2022 | 19:45 WIB
Tidak setuju, sebab penunjukan sebagai pemungut dan pemotong pajak akan banyak merugikan seller online terutama jika tidak dibarengi kebijakan treshhold yang tepat

Mella Widowati

Rabu, 30 November 2022 | 19:35 WIB
dengan ditunjuknya platform online sebagai pemotong atau pemungut pajak akan menambah penerimaan negara. Juga dapat menciptakan keadilan atau kesetaraan dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional

Lina Lutfiana

Rabu, 30 November 2022 | 11:49 WIB
Saya setuju dengan wacana penunjukan platform e-commerce jadi pemotong/pemungut pajak, karena akan meningkatkan efektivitas peningkatan penerimaan pajak negara. Namun, dalam pelaksanaannya harus dikaji secara matang bagaimana regulasinya dan perlu diperhatikan pula akan kesadaran dan manfaat dari pl ... Baca lebih lanjut

Ali

Rabu, 30 November 2022 | 08:01 WIB
good

anas

Selasa, 29 November 2022 | 21:18 WIB
Saya setuju karena saat ini penggunaan ecommerce semakin meningkat dan dapat diakses secara praktis melalui smartphone dan perangka lalinnya. Namun, hendaknya pemerintah memberlakukan kebijakan dan rambu-rambu yang sesuai untuk hal ini

Anggita Putri

Selasa, 29 November 2022 | 15:09 WIB
Saya sangat setuju, mengingat penggunaan e-commerce semakin meningkat di era saat ini. Selain itu, perilaku konsumsi masyarakat sudah semakin beralih kepada platform e-commerce. Kemudian, nilai penjualan di p,atform marketplace yang semakin tinggi sangat berpotensi untuk dilakukan pemungutan pajak y ... Baca lebih lanjut
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp250,26 Miliar

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor