Penyaluran Subsidi BBM Capai 99,7%, Jokowi: Tinggal Sisir yang Belum

BALIKPAPAN, DDTCNews - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sudah mencapai 99,7% dari target.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemerintah akan terus mengebut hingga seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan BLT BBM. Hingga pertengahan Oktober 2022, BLT Tunai sudah diberikan kepada lebih dari 20,3 juta KPM, dari totalnya 20,6 juta KPM.

"Jadi hampir selesai, tinggal menyisir yang belum-belum," kata presiden saat meninjau penyaluran BLT BBM dan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022).

Sementara untuk BSU, Jokowi menyebutkan penyalurannya sudah mencapai 72%. Hingga pekan kedua Oktober 2022, BSU sudah tersalurkan untuk lebih dari 9,2 juta pekerja atau buruh.

Jokowi optimistis BSU bisa tersalurkan sepenuhnya sebelum akhir 2022. Pemerintah juga menambah saluran pencairan BSU di luar bank-bank Himbara, yakni melalui PT Pos Indonesia.

"Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga sehingga ini akan pengaruhi growth pertumbuhan ekonomi baik di daerah atau nasional," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini penyaluran BSU bisa rampung akhir Oktober 2022 ini. Ida meminta masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tetapi belum mendapatkan bantuan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id.

"Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening [Bank Himbara], itu bisa dicek," tutupnya.

Nilai BSU yang diterima oleh pekerja yang berhak adalah senilai Rp600.000. Tak seperti BLT pengalihan subsidi BBM yang dibayarkan sebanyak 2 kali, BSU langsung dibayarkan secara penuh kepada penerima.

BSU diberikan kepada pekerja dengan upah senilai maksimal Rp3,5 juta per bulan atau maksimal senilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku. Sebagai contoh, upah minimum di DKI Jakarta pada tahun ini adalah senilai Rp4,6 juta. Dengan demikian, pekerja di DKI Jakarta dengan upah hingga Rp4,6 juta berhak mendapatkan BSU dari pemerintah melalui Kemenaker. (sap)