Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Penjelasan Arcandra Tahar Soal Plus Minus Penerapan Pajak Karbon

A+
A-
0
A+
A-
0
Penjelasan Arcandra Tahar Soal Plus Minus Penerapan Pajak Karbon

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar menyatakan penerapan kebijakan fiskal untuk menekan emisi seperti pajak karbon memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus jadi pertimbangan pemerintah.

Dia menjelaskan salah satu kelebihan pajak karbon yang diusulkan dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu tidak akan mengganggu kegiatan produksi selama perusahaan memiliki cukup pendanaan untuk membayar pajak karbon.

"Dengan pajak karbon, dunia usaha tetap bisa berproduksi selama mampu membayar kelebihan CO2 yang mereka produksikan," katanya dalam akun Instagram @arcandra.tahar, dikutip pada Minggu (15/8/2021).

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Sementara itu, kelemahan penerapan pajak karbon adalah adanya risiko harga jual kepada konsumen mengalami kenaikan. Sebab, beban pajak karbon bisa langsung ditransmisikan pada komponen harga jual kepada konsumen akhii sehingga kenaikan harga bisa terjadi secara alami.

Menurut Arcandra, skenario tersebut bisa terjadi saat perusahaan menurunkan volume produksi agar tidak terkena beban pajak. Harga berpotensi naik jika ada kenaikan permintaan yang tidak dibarengi peningkatan produksi.

Skema perdagangan karbon juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Melalui perdagangan karbon, harga jual ke konsumen akhir bisa lebih stabil bahkan menjadi lebih murah saat harga kredit karbon yang diperdagangkan sedang turun.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Namun, terdapat potensi risiko pelaku usaha justru tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi jika tidak ada perusahaan yang memiliki tabungan C02 atau kredit karbon.

Kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon memiliki dampak luas pada kegiatan perdagangan internasional. Keduanya ikut memengaruhi daya saing perusahaan jika penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon tidak merata di seluruh dunia.

"Ada konsekuensi jika banyak negara belum menerapkan pajak dan skema dagang karbon, sedangkan ada negara yang menerapkan. Harga produk di negara yang sudah menerapkan akan lebih mahal dan impor produk sejenis dari negara yang belum menerapkan makin meningkat," jelas Arcandra. (rig)

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Topik : pajak karbon, arcandra tahar, perdagangan karbon, emisi karbon, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:30 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN

Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

Minggu, 14 Agustus 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online