Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews - Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam American Chamber of Commerce mendorong Pemerintah Irlandia untuk menyetujui proposal pajak korporasi minimum global.

American Chamber of Commerce menyatakan keputusan untuk tidak menyetujui tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% adalah langkah yang tidak bijak. Untuk itu, pelaku usaha berharap Irlandia dapat menyepakati konsensus global.

"Bila konsensus atas rezim pajak korporasi minimum global tercapai, keputusan untuk tidak turut serta dalam konsensus bukanlah langkah yang tepat bagi Irlandia," sebut American Chamber of Commerce seperti dilansir irishtimes.com, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Di lain pihak, Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan dirinya tidak mau langsung menyetujui pengenaan pajak korporasi minimum global bila AS belum memiliki posisi yang jelas atas proposal tersebut.

Sebab, meski pemerintah menyetujui pengenaan pajak korporasi minimum global, proposal tersebut belum tentu mendapatkan persetujuan dari Kongres AS untuk diratifikasi.

Seperti diketahui, tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% adalah bagian dari proposal Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang disusun oleh OECD dan sudah disetujui oleh sebagian anggota Inclusive Framework.

Baca Juga: Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Enam negara anggota Inclusive Framework yang hingga saat ini masih belum menyetujui solusi 2 pilar dari OECD antara lain Irlandia, Estonia, Hungaria, Kenya, Nigeria, dan Sri Lanka.

Konsensus atas kedua pilar ditargetkan tercapai pada Oktober 2021. Setelah itu Inclusive Framework akan menyusun naskah persetujuan multilateral atas Pilar 1 dan Pilar 2 pada 2022 untuk mulai diimplementasikan pada 2023. (rig)

Baca Juga: Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak
Topik : irlandia, konsensus global, OECD, amerika serikat, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini