Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pengumuman! Pemerintah Naikkan Level PPKM DKI Jakarta ke Level 3

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengumuman! Pemerintah Naikkan Level PPKM DKI Jakarta ke Level 3

Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Indonesia, seiring dengan naiknya kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kenaikan level PPKM dilakukan pada sejumlah wilayah aglomerasi, termasuk DKI Jakarta. Menurutnya, kenaikan level PPKM di DKI Jakarta terutama karena tracing Covid-19 yang rendah.

"Berdasarkan level asesmen, saat ini kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali-Bandung Raya, akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, tapi juga karena rendahnya tracing," katanya melalui konferensi video, Senin (7/2/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Luhut mengatakan penyesuaian level PPKM itu dilakukan untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Nantinya, ketentuan detail PPKM di Jawa dan Bali akan diatur dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri).

Sementara itu, kenaikan level PPKM di Bali memiliki alasan yang berbeda. Pada wilayah tersebut, pemerintah menaikkan level PPKM karena angka rawat inap di rumah sakit yang meningkat.

Luhut mengatakan Covid-19 varian Omicron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Oleh karena itu, pasien yang terpapar varian tersebut dapat melakukan isolasi secara mandiri di rumah, dengan mengonsumsi obat dan multivitamin.

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Secara umum, Luhut meminta masyarakat tidak panik terhadap kenaikan angka kasus Covid-19 varian Omicron. Dia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang tidak perlu.

"Tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya tapi probabilitasnya sangat kecil," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Luhut dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, evaluasi level PPKM diperlukan untuk menahan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. (sap)

Baca Juga: KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Topik : penanganan Covid-19, vaksinasi Covid-19, vaksin dosis ketiga, vaksin booster, PEN, Jokowi, PPKM, Omicron

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD