Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?

A+
A-
7
A+
A-
7
Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?

DIGITALISASI, teknologi, dan data saat ini tidak lagi menjadi kata yang asing di telinga kita. Pesatnya perkembangan teknologi memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Perubahan proses bisnis yang makin kompleks dan tuntutan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam dunia usaha telah membuat pelaporan pajak menjadi tidak mudah untuk dilakukan secara manual. Belum lagi ditambah dengan adanya tren perubahan yang dilakukan otoritas pajak.

Berdasarkan perkembangan yang ada, beberapa otoritas pajak, seperti di Brazil, Italia, dan Amerika, kini mulai mendorong adanya proses administrasi perpajakan yang dapat dilakukan secara real time untuk beberapa jenis transaksi.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menganggarkan Rp2,04 triliun untuk mereformasi sistem inti administrasi perpajakan sejak 2019 dan ditargetkan selesai 2024. Pada Hari Pajak 2021, DJP bahkan meluncurkan 10 aplikasi pajak, termasuk aplikasi M-Pajak. Lalu, siapkah kita untuk menyongsong perubahan-perubahan tersebut?

Bianca Kuijper, Todd Cameron, dan Zsolt Szatmari dalam publikasinya yang berjudul Technology-Enabled Tax Compliance memaparkan beberapa kriteria teknologi yang disarankan untuk digunakan wajib pajak badan dalam mengurus hak dan kewajiban pajaknya, baik untuk mengurus pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Barangkali hal ini berguna bagi Anda untuk mempersiapkan diri.

Teknologi untuk Pengurusan Pajak Langsung
Proses pengurusan hak dan kewajiban pajak langsung (seperti misalnya pengurusan pajak penghasilan) umumnya dibedakan berdasarkan tingkat efektivitasnya ke dalam empat tingkatan yaitu yang bersifat reaktif dan tidak terstruktur, proaktif, progresif, dan best-in-class.

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efektivitas tersebut ke arah best-in-class. Adapun dengan proses pengurusan pajak yang baik, peran dan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh fungsionaris pajak juga dapat ditingkatkan dari yang sebelumnya lebih bersifat taktis menjadi lebih strategis.

Setidaknya ada lima aspek yang menjadi karakteristik dari teknologi perpajakan yang digunakan oleh proses pengurusan pajak best-in-class. Pertama, teknologi perpajakan yang digunakan harus mampu mengotomatiskan proses manajemen data.

Tidak dapat dimungkiri, pengumpulan data untuk keperluan perpajakan umumnya menjadi masalah utama yang dihadapi fungsionaris pajak. Sering kali waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengelola data jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang tersedia untuk menganalisis data tersebut.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Bakal Terintegrasi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Kedua, teknologi perpajakan juga harus mampu mengotomatiskan sebagian dari pekerjaan fungsionaris pajak yang bersifat administratif. Setiap pekerjaan, pembagian tugas, dan pengaturan deadline di antara para fungsionaris pajak harus dapat dilakukan secara terstruktur. Dalam hal ini, semuanya itu dapat dilakukan dengan bantuan teknologi.

Ketiga, setiap perhitungan dan pelaporan pajak yang tersimpan di dalam sistem harus dapat dibuktikan dengan mudah. Proses tracing ke data awal harus dapat dipertahankan dan disimpan di dalam sistem. Proses rekonsiliasi juga harus dapat dilakukan dengan mudah atau bahkan secara otomatis.

Keempat, setiap data perpajakan yang disimpan di dalam sistem juga harus dapat diolah lebih lanjut dengan mudah sesuai dengan kebutuhan fungsionaris pajak.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Kelima, teknologi perpajakan yang dipakai harus dapat mengimplementasikan teknologi analytics terhadap data-data yang telah tersimpan untuk mendapatkan insight baru.

Teknologi untuk Pengurusan Pajak Tidak Langsung
BERBEDA dengan pajak langsung, proses pengurusan pajak tidak langsung, seperti misalnya pengurusan PPN, banyak dipengaruhi oleh adanya perkembangan yang pesat di industri e-commerce dan peraturan-peraturan baru yang lebih ketat di beberapa negara.

Meski demikian, pengurusan pajak tidak langsung umumnya lebih terarah dan sangat cocok untuk dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi.

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya

Dalam hal ini, kualitas dari teknologi yang dapat digunakan untuk pengurusan pajak tidak langsung umumnya bergantung pada kemampuan teknologi dalam melakukan beberapa hal, seperti kemampuan untuk mengotomatisasi perhitungan pajak.

Kemudian, kemampuan untuk tetap terintegrasi dengan sistem enterprise-resource-planning (ERP) perusahaan; untuk selalu meng-update database tarif pajak yang digunakan; dan untuk mengautomasi pelaporan SPT serta penyimpanan data yang rapi untuk beberapa yurisdiksi yang berbeda dalam satu sistem yang sama.

Di antara empat fokus tersebut, fokus yang paling sulit untuk dilakukan biasanya pada proses pengelolaan database tarif yang digunakan. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh pesatnya perkembangan bisnis lintas yurisdiksi dan karena peraturan pajak yang selalu berubah.

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak Sederhana Bagi PKP Pedagang Eceran

Pengurusan pajak tidak langsung juga umumnya sangat berkaitan erat dengan perkembangan teknologi-teknologi pencegahan fraud terkini. Misal, SAF-T dan pelaporan data tagihan komersial secara real time serta perkembangan blockchain untuk kepentingan perpajakan.

Bagaimana? Sudahkah Anda memiliki dan menjalankan sebagian atau seluruh teknologi yang seperti di atas? Untuk lebih lengkapnya, para penulis juga melampirkan kuesioner yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan masing-masing pembaca.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, teknologi pajak, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 September 2021 | 09:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Alasan Ditjen Pajak Menutup e-Form Versi Lama dan Aplikasi EFIN

Rabu, 01 September 2021 | 20:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu SPPKP?

Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

Rabu, 01 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak