Review
Minggu, 07 Maret 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAWA TIMUR II LUSIANI:
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengertian, Tujuan Pemungutan, dan Ruang Lingkup PPnBM

A+
A-
2
A+
A-
2
Pengertian, Tujuan Pemungutan, dan Ruang Lingkup PPnBM

KONSUMSI masyarakat atas barang mewah selalu meningkat dan berkembang. Biasanya, hanya orang-orang tertentu yang dapat memperoleh dan memiliki barang mewah tersebut. Pemungutan pajak atas barang mewah tentu dapat menambah potensi penerimaan negara.

Secara umum, pajak atas barang mewah diartikan sebagai pungutan pajak atas barang atau jasa yang bukan barang pokok dan hanya dikonsumsi pihak tertentu (Baba, 2017). Definisi yang sama juga diungkapkan Lennard, yakni pajak atas barang mewah dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah (Lennard, 1918).

Lennard juga mengungkapkan dua alasan diberlakukannya pajak atas barang mewah. Pertama, untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang mewah sehingga konsumsi lebih diarahkan pada kebutuhan atau barang yang lebih mendesak dan mengurangi ketimpangan sosial.

Baca Juga: Ketentuan PMK 18/2021, Keterangan Ini Harus Ada dalam Faktur Pajak

Kedua, pajak atas barang mewah dapat digunakan sebagai pelengkap jenis pajak lainnya dan instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak atas barang mewah dapat diimplementasikan pada sistem pajak penjualan (sales tax), pajak pertambahan nilai (PPN), ataupun sistem pemungutan cukai.

Di Indonesia sendiri, terhadap penyerahan barang kena pajak untuk barang-barang tertentu tidak hanya dikenakan PPN, tetapi juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Ketentuan PPnBM diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Namun, tidak ada pengertian secara eksplisit atas PPnBM yang diterapkan di Indonesia.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Kemenkeu Merilis Insentif PPnBM Pada 2021

PPnBM telah diterapkan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (UU No. 8 Tahun 1983). Dalam ketentuan umum aturan a quo dijelaskan pemberlakuan PPnBM mulanya bertujuan untuk menggantikan sistem pajak penjualan (PPn) yang pernah diterapkan oleh Indonesia.

Namun, saat itu, pemerintah menyatakan PPn sudah tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan masyarakat. PPn juga belum bisa memenuhi kebutuhan pembangunan, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan mewujudkan pemerataan pembebanan pajak.

Dengan demikian, sejak awal, pemungutan PPnBM dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.

Baca Juga: Menperin Optimistis Penjualan Mobil Lampaui 1 Juta Unit Tahun Ini

Sebaliknya, atas semua barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan Pasal 5 PPN, diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam memungut PPnBM. Pertama, perlunya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.

Kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP Mobil, Ini Respons Pelaku Industri

Adapun berdasarkan Pasal 5 UU PPN, PPnBM dikenakan terhadap dua hal. Pertama, penyerahan barang kena pajak (BKP) tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dalam hal ini, pengertian menghasilkan dapat merujuk pada kegiatan sebagai berikut:

  1. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
  2. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
  3. mancampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
  4. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
  5. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu.

Kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Sebagai informasi, pengenaan PPnBM atas impor tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut. Pengenaan juga tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali. *

Baca Juga: Beri Insentif PPnBM, Ini Pesan Menperin untuk Industri Otomotif
Topik : kelas pajak, pajak penjualan atas barang mewah, PPnBM, pengertian, tujuan, ruang lingkup, UU PPN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 24 Februari 2021 | 14:31 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 23 Februari 2021 | 16:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 22 Februari 2021 | 16:10 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (2)
berita pilihan
Senin, 08 Maret 2021 | 12:48 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 08 Maret 2021 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 08 Maret 2021 | 12:02 WIB
KOTA MALANG
Senin, 08 Maret 2021 | 11:50 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 08 Maret 2021 | 11:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Senin, 08 Maret 2021 | 11:12 WIB
KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT
Senin, 08 Maret 2021 | 10:44 WIB
PMK 18/2021
Senin, 08 Maret 2021 | 10:15 WIB
FILIPINA
Senin, 08 Maret 2021 | 09:48 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA