Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Pengembalian Pendahuluan terhadap Lebih Bayar Masa Pajak Sebelumnya

A+
A-
4
A+
A-
4
Pengembalian Pendahuluan terhadap Lebih Bayar Masa Pajak Sebelumnya

Pertanyaan:
SAYA ingin bertanya apakah untuk memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan PPN dalam PMK 86/2020, pengusaha kena pajak (PKP) harus menyampaikan terlebih dahulu permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah? Kemudian, apakah kelebihan pembayaran pajak dari masa pajak sebelum Desember 2020 dapat turut dimintakan pengembalian pendahuluan pada SPT Masa Pajak Desember 2020?

Arinda, Bogor

Jawaban:
Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan PPN dalam PMK 86/2020, PKP tidak perlu menyampaikan permohonan sebagai PKP beresiko rendah.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan PPN, PKP harus memenuhi persyaratan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) aturan tersebut, antara lain:

  1. Memiliki klasifikasi lapangan usaha (KLU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P PMK 86/2020.
  2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau
  3. Telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Jika PKP telah memenuhi syarat di atas, persyaratan administrasi yang harus diperhatikan dan dipenuhi PKP berdasarkan pada PMK 86/2020 adalah:

  1. Jumlah lebih bayar dalam SPT yang diajukan pengembalian pendahuluan paling banyak Rp5 miliar;
  2. Masa pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan yaitu masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020; dan
  3. Permohonan pengembalian pendahuluan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021.

Jika persyaratan di atas terpenuhi maka atas permohonan pengembalian pendahuluan PPN tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah.

Sebagai tambahan informasi penting selain poin di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pengajuan restitusi.

Pertama, SPT Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT Masa PPN, termasuk pembetulannya, untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021.

Kedua, jumlah lebih bayar dalam SPT yang diajukan pengembalian pendahuluan paling banyak Rp5 miliar.

Ketiga, PKP harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran.

Keempat, termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu kompensasi kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN yang dimintakan pengembalian pendahuluan.

Kelima, pengembalian pendahuluan tetap diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak disebabkan adanya kompensasi masa pajak sebelumnya.

Dapat disimpulkan, untuk kelebihan pajak masa pajak sebelum Desember 2020 juga dapat dimintakan pengembalian pendahuluan di SPT masa pajak Desember 2020 meskipun kelebihan pajak tersebut disebabkan oleh kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, pengembalian pendahuluan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Juli 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ungkap Ada 5 Insentif Perpajakan Dukung Pelestarian Hutan

Sabtu, 02 Juli 2022 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Disetop, Pemulihan Bisa Berlanjut?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:47 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Berakhir, Menu Layanan PPS di DJP Online Tidak Tersedia Lagi

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE