Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

A+
A-
2
A+
A-
2
Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Loyonya kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) membuat pemerintah mulai berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak atas konsumsi tersebut. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (22/2/2019).

Hingga Januari jumlah setoran PPN mencapai Rp29,3 triliun. Angka ini terkontraksi sekitar 9,2% dari capaian tahun lalu yang senilai Rp32,2 triliun. Selain itu, pada 2018, VAT efficiency ratio hanya 0,36. Hal ini menunjukkan penerimaan PPN hanya mencapai 36% dari potensi yang dihitung berdasarkan PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan upaya pengamanan penerimaan PPN memang cukup menantang tahun ini karena ada fasilitas restitusi dipercepat. Oleh karena itu, otoritas tidak hanya akan mengandalkan perkembangan aktivitas ekonomi.

Baca Juga: Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

“Peningkatan kepatuhan juga penting. Ini yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti seretnya setoran pajak dari sektor manufaktur. Hal ini diklaim oleh otoritas karena adanya restitusi PPN yang melonjak naik 40,66% atau senilai Rp16,4 triliun.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022
  • Perlu Terobosan Administrasi

Ketua Komite Pengawas Perpajakan Gunadi mengatakan penerimaan PPN sangat berhubungan kuat dengan transaksi dan kegiatan ekonomi. Namun, selama ini, pemungutan PPN tidak maksimal karena ada permasalahan dari sisi administrasi, terutama terkait aplikasi faktur pajak.

“Jadi untuk memastikan restitusi misalnya benar atau tidak, harus dibuat sistem mengenai pajak masukan dan pajak keluarannya,” tuturnya.

  • Pengaruh Impor

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan kinerja PPN awal tahun yang tidak sekencang tahun sebelumnya juga dipengaruhi mulai rendahnya impor. PPN impor selama ini berkontribusi sekitar sepertiga dari total PPN. Namun, hal tersebut masih perlu tinjauan lebih lanjut, apakah murni pengaruh dari aktivitas ekonomi, policy gap, atau administration gap.

Baca Juga: Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP
  • Fokus Reformasi Pajak

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan pemungutan PPN yang ideal sebesar 4% PBD. Hal ini akan menjadi salah satu fokus reformasi pajak yang dijalankan oleh otoritas.

  • Tingginya Restitusi Tekan Penerimaan Manufaktur

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan secara sektoral, sektor manufaktur memiliki pertumbuhan yang tidak menggembirakan. Hal ini dikarenakan ada peningkatan restitusi akibat kebijakan restitusi dipercepat. Industri sawit menjadi sektor terbesar yang mengajukan restitusi.

  • Dunia Usaha Nyaman

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan restitusi dipercepat menjadi upaya pemerintah agar pelaku usaha nyaman. Dengan demikian, tidak ada gangguan dari sisi cashflow untuk mengembangkan usahanya.

Baca Juga: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Tekan Kinerja Investasi 2022

“Fasilitas restitusi yang kami lakukan di bidang pajak untuk membuat dunia usaha semakin nyaman,” tuturnya. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPN Tumbuh 20,4% Hingga Oktober 2021

Jum'at, 26 November 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Awasi Pembayaran Masa dari Wajib Pajak, DJP Jalankan Dinamisasi

Kamis, 25 November 2021 | 16:11 WIB
UU CIPTA KERJA

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Turunan Masih Berlaku

Kamis, 25 November 2021 | 14:37 WIB
UU CIPTA KERJA

Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Diklaim Masih Berlaku

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar