LATVIA

Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:05 WIB
Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Ilustrasi. (DDTCNews)

RIGA, DDTCNews—Dewan Disiplin Fiskal/Fiscal Discipline Council (FDC) Latvia meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan stimulus ekonomi baru dan mengurangi bantuan ekonomi secara bertahap.

Dalam keterangan resmi, FDC menyebutkan paket stimulus ekonomi dari pemerintah dalam rangka penanganan dampak virus Corona atau Covid-19 sudah mencapai 9% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selain itu, kinerja penerimaan pajak sudah mulai menunjukkan perbaikan pada Juli 2020. Untuk itu, FDC menilai geliat ekonomi domestik sudah mulai berangsur-angsur pulih pada semester II/2020.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

"Penerimaan pajak pada anggaran negara pada Juli 2020 lebih baik dari realisasi penerimaan pajak pada Juli 2019," tulis keterangan resmi FDC dikutip Kamis (13/8/2020).

Badan pengawas kebijakan anggaran pemerintah ini menyebutkan pos belanja untuk program yang bersifat khusus juga telah terpenuhi seiring dengan penerimaan pajak yang pulih. FDC optimistis Latvia sudah melewati titik terendah penurunan setoran pajak.

Untuk itu, lanjut FDC, disiplin tata kelola anggaran negara secara bertahap perlu dilakukan pemerintah. Salahnya satunya menekan laju pertumbuhan utang pemerintah yang sudah naik hingga ‎€2 miliar sejak darurat kesehatan berlaku Maret 2020.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

“Mengingat tren positif dalam indikator ekonomi dan pajak, FDC meminta pemerintah untuk mulai memikirkan mengurangi utang secara bertahap,” sebut FDC.

Selain itu, dewan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang digelontorkan, yaitu dengan mengaudit institusi finansial pemerintah yaitu Altum sebagai upaya memastikan pengawasan dijalankan secara efektif.

"Data dan informasi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Altum harus terbuka untuk diakses publik, termasuk merencanakan audit jika diperlukan untuk bantuan yang diberikan pemerintah," tulis FDC dilansir kantor berita LSM. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan