Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

A+
A-
32
A+
A-
32
Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

Seorang petugas sedang melayani wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying, beberapa waktu lalu. Ditjen Pajak (DJP) tahun ini akan menjalankan 9 rencana aksi untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) tahun ini akan menjalankan 9 rencana aksi penegakan hukum untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara.

Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2020 menyebutkan pada tahun ini DJP sudah menyiapkan 9 rekomendasi rencana aksi untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Perincian seluruh rencana aksi tersebut, pertama, konsisten menjalankan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

"Tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pada masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) berdasarkan SE-34/PJ/2020," tulis Lakin DJP seperti dikutip Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: Ini 7 Strategi DJP Optimalkan Penerimaan Tahun Ini

Kedua, rekomendasi rencana aksi dengan pembuatan kebijakan penegakan hukum setelah UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, optimalisasi pengembangan bukper.

Keempat, melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan melibatkan penyidik dalam pengawasan yang dilakukan oleh account representative (AR). Selain itu, melibatkan pemeriksa dalam melakukan penelitian pelaksanaan administrasi saat pemeriksaan ditangguhkan.

Kelima, melakukan optimalisasi pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi pembayaran Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang KUP, yaitu pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak secara sukarela. Proses bisnis ini termasuk untuk wajib pajak besar.

Baca Juga: Pajak yang Dibayar Pemilik Kendaraan di Negara Ini Tertinggi di Eropa

Keenam, meningkatkan kualitas penyidik untuk meningkatkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dengan memaksimalkan kegiatan penyidikan yang memiliki potensi sita aset. Ketujuh, mengintensifkan proses asset tracing sejak saat bukper dilakukan.

Kedelapan, melakukan pengumpulan data baik internal dan eksternal. Proses bisnis ini berlaku pada fase awal dilakukannya penyitaan aset wajib pajak. Kesembilan, konsisten melakukan evaluasi kinerja penegakan hukum.

"Monitoring dan evaluasi pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan di lingkungan Direktorat Penegakan Hukum dilakukan setiap bulan," ungkap laporan tersebut. (Bsi)

Baca Juga: Singgung Soal Kenaikan Tarif PPN, Ini Kata Sri Mulyani

Topik : kinerja DJP, penerimaan negara, lakin 2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 Desember 2020 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 08 Desember 2020 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:36 WIB
PP 59/2020
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 15:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA