BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nym.
Â
JAKARTA, DDTCNews - Pembahasan Panja A Banggar DPR mengidentifikasi pendapatan negara pada 2024 akan lebih besar dari usulan pemerintah pada RUU APBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara 2024 diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan perubahan asumsi Indonesia crude price (ICP) dan lifting minyak. Menurutnya, tambahan penerimaan ini akan digunakan untuk menambah belanja negara.
"Kenaikan [pendapatan negara] ini tidak mengurangi defisit. Defisit tetap dijaga Rp522,8 triliun secara nominal atau secara GDP adalah 2,2%," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Kamis (7/9/2023).
Sri Mulyani mengatakan asumsi sementara ICP mengalami kenaikan dari US$80 per barel dalam RAPBN menjadi US$82 per barel. Sementara itu, lifting minyak juga naik dari 625.000 barel per hari menjadi 635.000 barel per hari.
Sejalan dengan perubahan asumsi ICP dan lifting minyak, penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diidentifikasi bakal ikut terkerek senilai Rp21 triliun.
Penerimaan pajak diidentifikasi bertambah Rp2 triliun dari Rp1.986,9 triliun menjadi Rp1.988,9 triliun. Sementara itu, PNBP bertambah Rp19 triliun dari Rp473 triliun menjadi Rp492 triliun.
Dengan tambahan pendapatan negara tersebut, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga bakal meningkatkan belanja negara senilai Rp21 triliun dari Rp3.304,1 triliun menjadi Rp3.325,1 triliun. Tambahan pagu ini akan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp3,8 triliun dari Rp1.086,6 triliun menjadi Rp1.090,4 triliun, terutama untuk melaksanakan mandatory spending di bidang pendidikan.
Kemudian, tambahan belanja juga terjadi pada pos non-K/L, senilai Rp17,2 triliun dari Rp1.359,9 triliun menjadi Rp1.377,1 triliun, terutama untuk subsidi energi. Pasalnya, kenaikan harga minyak dunia juga bakal meningkatkan kebutuhan subsidi energi untuk masyarakat.
"Kita juga melihat kecenderungan volume yang meningkat seperti yang terjadi pada tahun ini sehingga kita perlu mendapatkan bantalan tambahan," ujarnya. (sap)
