Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemutihan PBB Malang Raup Rp4,4 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemutihan PBB Malang Raup Rp4,4 Miliar

Wali Kota Malang Sutiaji.

MALANG, DDTCNews—Sedikitnya 5.791 wajib pajak (WP) Kota Malang telah memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Selama 3 bulan bergulir, program Sunset Policy IV dapat meraup realisasi sebesar Rp4,41 miliar.

Sunset Policy IV berlangsung 3 bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November.

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji dalam keterangan resmi yang diterima DDTCNews, Rabu (20/11).

Baca Juga: Setoran Pajak Ini Tak Terpengaruh Pandemi Covid-19

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, WP PBB Perkotaan mendapat keringanan, antara lain berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB. Dalam hal ini terutama bagi WP yang belum terbayar sejak 1990 hingga 2018.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPBD) Kota Malang Ade Herwanto menambahkan pihaknya berencana menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB. Untuk itu, pihaknya kini berupaya mengkaji dan mematangkan Perda.

Ia mengungkapkan selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa datang. Sebab, kebijakan itu menstimulisasi para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Baca Juga: Perkuat Basis Data Pajak Daerah, Pemkot Bakal Gandeng Gojek

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Selain itu, dia menambahkan, WP akan akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib. Hal ini karena tidak terbebani tunggakan lagi.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Setoran Pajak di Daerah ini Sudah 55% Dari Target, Ini Penyebabnya
Topik : malang, pemutihan pbb, sunset policy, BP2D malang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:03 WIB
KABUPATEN MALANG
Sabtu, 20 Juli 2019 | 16:11 WIB
KABUPATEN MALANG
Rabu, 10 Juli 2019 | 14:32 WIB
KOTA MALANG
Rabu, 12 Juni 2019 | 18:20 WIB
KOTA MALANG
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN