Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga 1 Oktober

A+
A-
3
A+
A-
3
Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga 1 Oktober

Ilustrasi. (Foto: DDTCNews)

PANGKALAN BUN, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 1 Oktober 2020, dari yang seharusnya berakhir pada 31 Juli 2020.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Samsat Kabupaten Kotawaringin Barat Rachman mengatakan perpanjangan program pemutihan itu dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona.

"Seharusnya waktu penghapusan PKB di tengah pandemi habis waktunya hari ini, lantaran besok tanggal merah. Namun, Pemprov membuat kebijakan penghapusan PKB diperpanjang sampai 1 Oktober 2020," katanya, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: Aset Pemerintah Menahun Tunggak PBB, Baru Lunas Akhir 2020

Rachmat mengatakan insentif pajak yang diberikan berupa penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kalteng atau berplat nomor KH. Selain itu, keterlambatan pembayaran pajak selama masa pandemi virus Corona juga tidak akan dikenakan denda.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 13 Tahun 2020. Beleid yang diteken Gubernur Sugianto Sabran pada 27 April 2020 itu mengatur program pemutihan pajak kendaraan sepanjang 2 Mei hingga 31 Juli 2020.

Namun, Rachmat tak menyebut adanya payung hukum baru mengenai perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. "Penghapusan denda pajak ini merupakan salah satu cara pemerintah membantu masyarakat dalam pandemi Covid-19," ujarnya, seperti dilansir borneonews.co.id.

Baca Juga: Pasang Reklame Harus Bayar Pajak?

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebelumnya sempat menyebut penerimaan pajak daerah termasuk yang menjadi andalan pemprov mengerek pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pandemi virus Corona.

Menurutnya, program pemutihan tidak hanya untuk meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan denda, melainkan juga akan meningkatkan PAD.

Karena itu, pada saat bersamaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng juga telah membuat berbagai terobosan untuk mendongkrak penerimaan pajak kendaraan.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Provinsi Ini Mulai Pulih Setelah Dilanda Bencana

Salah satunya, mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui sistem Samsat Online Nasional (Samonas), serta mengadakan jemput bola ke daerah-daerah agar masyarakat tak perlu ke kota untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sepanjang semester I/2020, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalteng mencapai Rp157 miliar atau 50,49% dari target tahun 2020 Rp312 miliar. Sementara itu, penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor tercatat Rp148 miliar atau 53,63% dari target senilai Rp277 miliar. (Bsi)

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Bupati & Wali Kota Segera Bayar Pajak Kendaraan Dinas
Topik : pemutihan pajak kendaraan, Kalimantan Tengah, pajak kendaraan bermotor, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 28 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 18:36 WIB
KOTA PEKALONGAN
Jum'at, 27 November 2020 | 18:05 WIB
KOTA PEKANBARU
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:01 WIB
JEPANG
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK