Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi.

BATAM, DDTCNews – Objek wisata alam di Kota Batam yang dikelola oleh swasta maupun kelompok tidak memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Aditya Guntur Nugraha mengaku akan berfokus untuk bisa memaksimalkan potensi pendapatan pajak dari objek wisata yang selama ini masih lolos dari pajak.

“Memang tidak ada, untuk masuk wisata pantai belum ada [sumbangsih ke kas daerah],” katanya, Senin (19/8/2019).

Baca Juga: Pemkot Depok Tawarkan Insentif Pajak Bagi Pemilik Restoran & Hotel

Dia mengatakan sudah mulai mengambil beberapa langkah untuk memajaki objek wisata. Salah satu langkahnya adalah akan bertemu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam untuk mengkaji potensi pemajakan objek wisata.

Disbudpar, sambung Adit, akan mengumpulkan data terkait dengan semua destinasi wisata pantai se-Batam untuk selanjutnya bisa dikaji. Selama ini beberapa tempat wisata sudah memiliki pungutan tapi sama sekali tidak ada yang mengalir ke kas daerah.

Destinasi wisata yang berada di bawah pengelolaan Disbudpar Batam yakni Dendang Melayu di dekat Jembatan I Barelang. Di kawasan itu, banyak dijumpai pungutan liar, mulai dari biaya parkir yang melebihi ketentuan, fasilitas yang harus bayar, hingga mahalnya harga makanan di lokasi tersebut.

Baca Juga: 57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

Kepala Disbudpar Kota Batam Ardiwinata geram dengan pungutan ini. Pihaknya mengaku tidak akan diam dengan keadaan tersebut dan mencoba mengambil alih pengelolaan tempat wisata tersebut. Namun, terkait upaya tersebut belum ada payung hukumnya.

Kerjasama antar BP2RD dan Disbudpar Kota Batam diharapkan bisa memaksimalkan potensi pajak di Kota Batam terutama di sektor pajak hiburan atas objek wisata. Untuk tahun ini, Kota Batam menetapkan target untuk pajak hiburan senilai Rp40 miliar.

Seperti dilansir batampos.co.id, pihaknya masih akan melakukan kajian dan pendalaman untuk bisa membenahi sistem pungutan objek wisata di Batam agar bisa masuk ke kas daerah. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Mulai Besok, Thailand Pakai Blockchain Permudah Klaim PPN Turis

“Memang tidak ada, untuk masuk wisata pantai belum ada [sumbangsih ke kas daerah],” katanya, Senin (19/8/2019).

Baca Juga: Pemkot Depok Tawarkan Insentif Pajak Bagi Pemilik Restoran & Hotel

Dia mengatakan sudah mulai mengambil beberapa langkah untuk memajaki objek wisata. Salah satu langkahnya adalah akan bertemu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam untuk mengkaji potensi pemajakan objek wisata.

Disbudpar, sambung Adit, akan mengumpulkan data terkait dengan semua destinasi wisata pantai se-Batam untuk selanjutnya bisa dikaji. Selama ini beberapa tempat wisata sudah memiliki pungutan tapi sama sekali tidak ada yang mengalir ke kas daerah.

Destinasi wisata yang berada di bawah pengelolaan Disbudpar Batam yakni Dendang Melayu di dekat Jembatan I Barelang. Di kawasan itu, banyak dijumpai pungutan liar, mulai dari biaya parkir yang melebihi ketentuan, fasilitas yang harus bayar, hingga mahalnya harga makanan di lokasi tersebut.

Baca Juga: 57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

Kepala Disbudpar Kota Batam Ardiwinata geram dengan pungutan ini. Pihaknya mengaku tidak akan diam dengan keadaan tersebut dan mencoba mengambil alih pengelolaan tempat wisata tersebut. Namun, terkait upaya tersebut belum ada payung hukumnya.

Kerjasama antar BP2RD dan Disbudpar Kota Batam diharapkan bisa memaksimalkan potensi pajak di Kota Batam terutama di sektor pajak hiburan atas objek wisata. Untuk tahun ini, Kota Batam menetapkan target untuk pajak hiburan senilai Rp40 miliar.

Seperti dilansir batampos.co.id, pihaknya masih akan melakukan kajian dan pendalaman untuk bisa membenahi sistem pungutan objek wisata di Batam agar bisa masuk ke kas daerah. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Mulai Besok, Thailand Pakai Blockchain Permudah Klaim PPN Turis
Topik : Kota Batam, pariwisata, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Kamis, 05 September 2019 | 18:33 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG