Review
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Pemerintah Siapkan Kawasan Industri Digital, Ada Insentif Pajaknya

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Siapkan Kawasan Industri Digital, Ada Insentif Pajaknya

Pengunjung berada di area properti Kinema Infinite Studio di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/11/2022). KEK NDP menjadi kawasan yang menggarap peluang investasi bidang industri digital dan mendukung pengembangan ekonomi digital dengan target investasi sebesar Rp39,9 triliun. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045 untuk meningkatkan kontribusi industri digital terhadap perekonomian nasional secara signifikan sampai dengan 2045.

Dalam dokumen tersebut, termuat rencana pengembangan kawasan industri (high technology industrial zone) untuk inkubasi industri perangkat digital. Kepada perusahaan di kawasan tersebut, bakal diberikan insentif perpajakan.

"Dukungan untuk pelaku usaha yang berada di dalam kawasan industri digital dalam bentuk pemberian insentif pajak, bea masuk, kemudahan perizinan, dan lain-lain," bunyi dokumen tersebut, dikutip pada Sabtu (26/11/2022).

Baca Juga: Dorong WP Manfaatkan Diskon PBB, Pemkot Ini Sediakan Loket Keliling

Rencana pembentukan kawasan industri digital disebutkan dalam pembahasan mengenai pengembangan subsektor perangkat digital. Pengembangan subsektor ini diawali dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri melalui kolaborasi alih teknologi dengan pelaku usaha global.

Hasil kolaborasi ini diharapkan akan menghasilkan beberapa pelaku usaha dalam negeri yang memiliki keunggulan kompetitif secara nasional, regional, bahkan global. Beberapa pilihan inisiatif yang dapat dilaksanakan yakni penyiapan sistem pendukung pada subsektor perangkat digital, penguatan inovasi dan penelitian, peningkatan komponen dalam negeri, dan pemberdayaan rantai nilai digital nasional.

Kawasan industri digital diperlukan untuk mendukung penyiapan sistem pendukung pada subsektor perangkat digital. Dalam hal ini, pemerintah akan menyediakan fasilitas akses pendanaan kepada pelaku industri yang mengembangkan komponen dan/atau perangkat digital.

Baca Juga: Pacu Pengembangan Kendaraan Listrik, Insentif Pajak Siap Ditawarkan

Khusus untuk pengembangan komponen dan/atau perangkat digital yang ditetapkan pemerintah sebagai prioritas, para pelaku usaha dapat mendapatkan kemudahaan insentif pendanaan.

Selain itu, kawasan industri juga dibutuhkan untuk penyiapan sistem pendukung subsektor aplikasi. Sama seperti subsektor perangkat digital, pelaku usaha subsektor aplikasi di sini juga memperoleh insentif pajak, bea masuk, dan kemudahan perizinan.

"Pemberian hibah atau bantuan pendanaan kepada start-up pengembang aplikasi di Indonesia, khususnya pengembang di 6 sektor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah," bunyi dokumen tersebut. (sap)

Baca Juga: Energi Hijau Perlu Insentif Pajak, Menteri ESDM: Bisa Mencontoh India

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, kawasan industri, ekonomi digital, KEK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:30 WIB
PP 49/2022

Catat! Cap Fasilitas PP 49/2022 Sudah Tersedia di Aplikasi e-Faktur

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:50 WIB
AGENDA PAJAK

Luncurkan e-Book Pedoman Perpajakan Indonesia, DDTC Gelar Talk Show

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Selepas Natal dan Tahun Baru, Tingkat Inflasi Masih Tembus 5%

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Rabu, 01 Februari 2023 | 13:14 WIB
UNIVERSITAS TRILOGI

Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif