Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pemerintah Rilis PMK Baru Soal Tarif Cukai Rokok 2022

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Rilis PMK Baru Soal Tarif Cukai Rokok 2022

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 192/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya merilis peraturan yang mengatur tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2022.

Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 192/2021 menyebut penetapan tarif cukai rokok 2022 dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Penetapan tarif juga mempertimbangkan target penerimaan cukai 2022 yang disepakati antara pemerintah dan DPR.

"Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan secara terencana, adil, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat," bunyi pertimbangan pada beleid tersebut, dikutip pada Rabu (29/12/2021).

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Merujuk pada Pasal 5 PMK 192/2021, tarif cukai rokok ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai rokok didasarkan pada jenis hasil tembakau, golongan pengusaha, dan batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau gram.

Pengklasifikasian tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan HJE.

Adapun HJE yang dimaksud bisa berdasarkan HJE yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku; berdasarkan HJE yang diberitahukan oleh pengusaha untuk hasil tembakau merek baru; atau berdasarkan HJE yang mengalami kenaikan.

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Pada saat PMK 192/2021 mulai berlaku, kepala kantor menetapkan kembali tarif cukai dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022 dengan beberapa ketentuan.

Pertama, penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai yang masih berlaku untuk jenis hasil tembakau, golongan Pengusaha pabrik hasil tembakau, dan batasan HJE minimum yang telah ditetapkan berdasarkan PMK 198/2020.

Kedua, tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan lampiran II dan lampiran HI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PMK tersebut.

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Ketiga, HJE yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari batasan HJE per batang atau gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari batasan HJE minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% pada 2022. Kenaikan tarif tersebut lebih kecil dari tahun ini yang rata-rata sebesar 12,5%.

Pemerintah juga melakukan simplifikasi struktur tarif cukai rokok dari saat ini 10 layer menjadi 8 layer. Kebijakan tersebut untuk mencegah pabrikan rokok memanfaatkan celah mengurangi produksi agar memperoleh tarif cukai lebih kecil. (rig)

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Topik : pmk 192/2021, cukai, tarif cukai, cukai rokok, hasil tembakau, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Sabtu, 21 Mei 2022 | 17:00 WIB
WEBINAR STPI - DDTC

Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya