Pemerintah Punya Waktu 1 Tahun Perinci Ketentuan Carbon Pricing

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah punya waktu 1 tahun untuk menetapkan peraturan-peraturan teknis mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing, serta ketentuan lainnya terkait dengan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Seperti diatur pada Pasal 89 Perpres 98/2021, peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak diundangkan. Perpres 98/2021 telah diundangkan pada 29 Oktober 2021. Tak hanya itu rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca juga perlu segera diselesaikan.

"Penyelenggaraan rencana aksi nasional dan daerah terkait penurunan emisi gas rumah kaca yang masih berlaku disesuaikan dengan perpres ini paling lambat 1 tahun sejak perpres ini diundangkan," bunyi Pasal 85 Perpres 98/2021, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Untuk melaksanakan Perpres 98/2021, terdapat beberapa peraturan menteri yang perlu disiapkan. Pertama, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan diperlukan untuk memerinci strategi implementasi dan peta jalan NDC.

Kedua, menteri lingkungan hidup dan kehutanan juga perlu membuat aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perdagangan karbon lintas-sektor. Aturan ini dibuat setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Ketiga, peraturan menteri juga diperlukan untuk melaksanakan pembayaran berbasis kinerja. Keempat, menteri lingkungan hidup dan kehutanan juga perlu menyiapkan peraturan menteri mengenai sanksi atas pelaku usaha perdagangan offset emisi gas rumah kaca yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kelima, menko kemaritiman dan investasi juga perlu menyusun peraturan mengenai struktur dan tata kerja komite pengarah, sekretariat, dan kelompok kerja.

Komite pengarah bertugas memberikan arahan mengenai kebijakan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target NDC. (sap)