Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

A+
A-
6
A+
A-
6
Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama.

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II akan menciderai wajib pajak (WP) yang sudah patuh. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (15/8/2019).

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama mengatakan WP – terutama pengusaha – yang patuh sudah ikut tax amnesty dan telah mengungkapkan hartanya kepada pemerintah. Langkah ini tidak dijalankan oleh WP yang tidak patuh.

“Yang sudah patuh jangan dikhianati kepercayaannya juga. Kan sudah patuh. Tadinya tidak mau disclose sekarang disclose. Kami ada kekhawatiran dengan tax amnesty jilid II akan membuat WP yang sudah patuh tergoda untuk keluar dari sistem,” katanya.

Baca Juga: 2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

Menurutnya, pemerintah tidak akan menciptakan level playing field untuk pelaku usaha satu dengan lainnya jika menerapkan tax amnesty jilid II. Pasalnya pelaku usaha yang sudah patuh dan ikut tax amnesty sudah masuk sistem sehingga bisa dipantau. Sementara, pelaku usaha yang belum ikut masih bebas dari pantauan pemerintah.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan harus ada argumentasi yang kuat jika pemerintah ingin kembali menerapkan program tax amnesty.Menurutnya, penerapan tax amnesty jilid II akan bertentangan dengan argumentasi keterbukaan informasi yang disampaikan terdahulu. Apalagi, data dan informasi keuangan baik dari dalam maupun luar negeri sudah dikantongi otoritas pajak.

Seperti diketahui, wacana penerapan tax amnesty jilid II muncul ketika Sri Mulyani Indrawati merespons keinginan pelaku usaha lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan menimbang usulan tersebut.

Baca Juga: PMK Baru Perpanjangan Masa Insentif Pajak Bakal Terbit Minggu Ini

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana pemerintah mematangkan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral.

Rancangan regulasi ini akan mencakup keberlangsungan hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK Operasi Produksi (OP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?
  • Tidak Melulu Tax Amnesty

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama mengatakan ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menambah pelaku usaha masuk dalam sistem perpajakan. Salah satu langkah yang bisa diambil yaitu program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) atas hartanya.

“Kita pahami di dunia ini kan enggak 100% orang patuh. Tidak kita pungkiri. Untuk mengakomodir itu apakah dengan tax amnesty? Belum tentu. Jadi, bagimana rangkul mereka masuk ke dalam sistem bukan selalu bicara ada tax amnesty apa tidak,” tegas Siddhi.

  • Penegakan Hukum

Managing Partner DDTC Darussalam menilai sudah waktunya pemerintah melakukan penegakan hukum bagi WP yang tidak patuh. Di sisi lain, sejalan dengan gencarnya pemberian insentif, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada WP yang patuh.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

“Saat ini pemerintah tengah gencar berikan insentif untuk wajib pajak patuh. Jangan sampai dengan tax amnesty jilid II yang dimunculkan adalah insentif bagi ketidakpatuhan wajib pajak,” ujarnya.

  • Citra Pemerintah

Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah berpendapat pemerintah tidak perlu lagi menerapkan program tax amnesty untuk kedua kalinya. Hal ini dikarenakan lebih banyak risiko yang akan dihadapi

"Menurut saya tidak perlu. Karena itu dampak negatifnya jauh lebih banyak, dari sisi pemerintah sendiri pun itu citranya akan jelek,” katanya.

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras
  • Aspek Perpajakan Saat Kerja Sama

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral Pajak (DJP) Yunirwansyah menjelaskan RPMK terkait pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral merupakan amanat dari Pasal 17 PP 37/2018.

Hal tersebut sejalan dengan dengan kebijakan pemerintah usaha pertambangan yang wajib dilakukan oleh para pemegang kontrak atau IUP. Dengan demikian perpajakan akan mengikuti kebijakan dan ketentuan yang mengatur sektor pertambangan tersebut dalam Undang-Undang Minerba.

“Akan diatur aspek pajak apabila terdapat kerja sama antara sesama para pemegang IUP atau antara pemegang IUP dengan pihak selain pemegang IUP,” katanya.

Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas, Tunjangan Jabatan Penilai Pajak Dinaikkan
  • Rombak Nomenklatur

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama untuk para menteri di kabinet barunya. Dia mengatakan mayoritas menteri atau sekitar 55% diisi oleh para profesional. Para menteri tersebut, sambungnya, merupakan pilihan dia sendiri.

Presiden mengatakan akan merombak beberapa nomenklatur kementerian. Badan Koordinasi Penanaman Modal direncanakan naik level setingkat kementerian. Dia juga berencana membentuk kementerian yang membidangi industri kreatif dan ekonomi digital.

Selain itu, dia juga berencana memisahkan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Rencananya, Ditjen Perdagangan Luar Negeri akan dimasukkan dalam Kementerian Luar Negeri. (kaw)

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty, pemeriksaan, tax amnesty jilid II
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 10 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 09 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 08 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 07 September 2020 | 10:42 WIB
DENMARK
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK