Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

A+
A-
6
A+
A-
6
Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama.

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II akan menciderai wajib pajak (WP) yang sudah patuh. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (15/8/2019).

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama mengatakan WP – terutama pengusaha – yang patuh sudah ikut tax amnesty dan telah mengungkapkan hartanya kepada pemerintah. Langkah ini tidak dijalankan oleh WP yang tidak patuh.

“Yang sudah patuh jangan dikhianati kepercayaannya juga. Kan sudah patuh. Tadinya tidak mau disclose sekarang disclose. Kami ada kekhawatiran dengan tax amnesty jilid II akan membuat WP yang sudah patuh tergoda untuk keluar dari sistem,” katanya.

Baca Juga: Data PPS 24 Januari 2022: Sudah 7.141 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Menurutnya, pemerintah tidak akan menciptakan level playing field untuk pelaku usaha satu dengan lainnya jika menerapkan tax amnesty jilid II. Pasalnya pelaku usaha yang sudah patuh dan ikut tax amnesty sudah masuk sistem sehingga bisa dipantau. Sementara, pelaku usaha yang belum ikut masih bebas dari pantauan pemerintah.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan harus ada argumentasi yang kuat jika pemerintah ingin kembali menerapkan program tax amnesty.Menurutnya, penerapan tax amnesty jilid II akan bertentangan dengan argumentasi keterbukaan informasi yang disampaikan terdahulu. Apalagi, data dan informasi keuangan baik dari dalam maupun luar negeri sudah dikantongi otoritas pajak.

Seperti diketahui, wacana penerapan tax amnesty jilid II muncul ketika Sri Mulyani Indrawati merespons keinginan pelaku usaha lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan menimbang usulan tersebut.

Baca Juga: Ketentuan Baru Terkait Penagihan Pajak, DJP Atur Format 71 Dokumen

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana pemerintah mematangkan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral.

Rancangan regulasi ini akan mencakup keberlangsungan hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK Operasi Produksi (OP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ingin Tahu PPS, WP Bisa Manfaatkan Loket Khusus di Kantor Pajak
  • Tidak Melulu Tax Amnesty

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama mengatakan ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menambah pelaku usaha masuk dalam sistem perpajakan. Salah satu langkah yang bisa diambil yaitu program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) atas hartanya.

“Kita pahami di dunia ini kan enggak 100% orang patuh. Tidak kita pungkiri. Untuk mengakomodir itu apakah dengan tax amnesty? Belum tentu. Jadi, bagimana rangkul mereka masuk ke dalam sistem bukan selalu bicara ada tax amnesty apa tidak,” tegas Siddhi.

  • Penegakan Hukum

Managing Partner DDTC Darussalam menilai sudah waktunya pemerintah melakukan penegakan hukum bagi WP yang tidak patuh. Di sisi lain, sejalan dengan gencarnya pemberian insentif, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada WP yang patuh.

Baca Juga: Konsultan Pajak Diminta Aktif Kenalkan Program Ungkap Sukarela ke WP

“Saat ini pemerintah tengah gencar berikan insentif untuk wajib pajak patuh. Jangan sampai dengan tax amnesty jilid II yang dimunculkan adalah insentif bagi ketidakpatuhan wajib pajak,” ujarnya.

  • Citra Pemerintah

Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah berpendapat pemerintah tidak perlu lagi menerapkan program tax amnesty untuk kedua kalinya. Hal ini dikarenakan lebih banyak risiko yang akan dihadapi

"Menurut saya tidak perlu. Karena itu dampak negatifnya jauh lebih banyak, dari sisi pemerintah sendiri pun itu citranya akan jelek,” katanya.

Baca Juga: Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan
  • Aspek Perpajakan Saat Kerja Sama

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral Pajak (DJP) Yunirwansyah menjelaskan RPMK terkait pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral merupakan amanat dari Pasal 17 PP 37/2018.

Hal tersebut sejalan dengan dengan kebijakan pemerintah usaha pertambangan yang wajib dilakukan oleh para pemegang kontrak atau IUP. Dengan demikian perpajakan akan mengikuti kebijakan dan ketentuan yang mengatur sektor pertambangan tersebut dalam Undang-Undang Minerba.

“Akan diatur aspek pajak apabila terdapat kerja sama antara sesama para pemegang IUP atau antara pemegang IUP dengan pihak selain pemegang IUP,” katanya.

Baca Juga: Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS
  • Rombak Nomenklatur

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama untuk para menteri di kabinet barunya. Dia mengatakan mayoritas menteri atau sekitar 55% diisi oleh para profesional. Para menteri tersebut, sambungnya, merupakan pilihan dia sendiri.

Presiden mengatakan akan merombak beberapa nomenklatur kementerian. Badan Koordinasi Penanaman Modal direncanakan naik level setingkat kementerian. Dia juga berencana membentuk kementerian yang membidangi industri kreatif dan ekonomi digital.

Selain itu, dia juga berencana memisahkan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Rencananya, Ditjen Perdagangan Luar Negeri akan dimasukkan dalam Kementerian Luar Negeri. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty, pemeriksaan, tax amnesty jilid II

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 19 Januari 2022: Sudah 5.674 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Kamis, 20 Januari 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Tujuan Adanya Fleksibilitas Penghitungan PBB dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang