Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pakar: Harus Ada Justifikasi Kuat untuk Gelar Tax Amnesty Jilid II

A+
A-
5
A+
A-
5
Pakar: Harus Ada Justifikasi Kuat untuk Gelar Tax Amnesty Jilid II

Managing Partner DDTC Darussalam dalam acara Kongkow Bisnis PAS FM bertajuk 'Berharap Tax Amnesty Jilid II' di Hotel Millennium, Rabu (14/8/2019).  (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNewsWacana untuk menggelar program pengampunan pajak jilid II ramai diperbincangkan. Pemerintah memerlukan landasan kuat jika ingin mengulang program serupa dalam waktu dekat.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan terdapat argumentasi kuat dalam melaksanakan program tax amnesty pada 2016. Hal seperti itu seharusnya menjadi pijakan pemerintah jika ingin menggelar tax amnesty jilid II.

"Tax amnesty merupakan kebijakan negara dan harus ada justifikasi yang sangat kuat untuk melakukan itu," katanya dalam acara Kongkow Bisnis PAS FM bertajuk 'Berharap Tax Amnesty Jilid II' di Hotel Millennium, Rabu (14/8/2019).

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Pembiayaan Utang Tembus Rp421,5 triliun

Lebih lanjut, Darussalam menjabarkan untuk tax amnesty jilid I pada 2016 terdapat alasan kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan program pengampunan pajak. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui repatriasi dana warga negara Indonesia di luar negeri.

Kedua, mendukung reformasi pajak dan memperluas basis pajak. Untuk alasan kedua ini, menurut Darussalam, berhubungan erat dengan era keterbukaan informasi keuangan yang digaungkan secara global. Kemudian alasan ketiga ialah untuk mengejar penerimaan dalam jangka pendek.

Dari ketiga alasan tersebut, menurut Darussalam terdapat kontradiksi dalam hal keterbukaan informasi, jika pemerintah hendak menggelar tax amnesty jilid II. Pasalnya, data dan informasi keuangan baik di dalam dan luar negeri sudah didapat otoritas pajak saat ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Kinerja Penerimaan Pajak Kembali Pulih, Ini Sebabnya

Dengan demikian, penerapan tax amnesty jilid II akan kontraproduktif dengan semangat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengampunan pajak yang berulang maka cenderung menjadi insentif untuk ketidakpatuhan wajib pajak.

"Saat ini pemerintah tengah gencar berikan insentif untuk wajib pajak patuh. Jangan sampai dengan tax amnesty jilid II yang dimunculkan adalah insentif bagi ketidakpatuhan wajib pajak," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Realisasi Penerimaan PPh Badan Masih Minus
Topik : tax amnesty II, darussalam, sri mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 27 Juni 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 27 Juni 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL