Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Pemerintah Jamin Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan Pusat dan Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Jamin Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan Pusat dan Daerah

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews - Penataan izin berusaha akan dilakukan pemerintah melalui skema kebijakan omnibus law. Kebijakan pusat dan daerah dijamin akan selaras untuk meningkatkan investasi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sampai dengan pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya tercapai. Pasalnya, masih ada beberapa pos perizinan yang tidak bisa diselesaikan melalui sistem OSS secara online.

"Kami selesaikan itu karena ada Undang-Undang (UU) yang mengikat. Respons dengan pemda tidak berjalan lancar, karena mereka merasa otonom, ini kami akan tegaskan lagi," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Pesan Darmin ke Airlangga: Jangan Lupa Ikuti Perkembangan Inflasi

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menyakinkan tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang direduksi. Omnibus law perizinan ini menurutnya akan menyelaraskan aspek perizinan yang beri irisan antara kewenangan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah akan membenahi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) pada setiap kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan perizinan di tingkat daerah. Dengan demikian, tidak ada standar ganda dan multiintepretasi dalam proses perizinan pada level pemerintah daerah.

"Jadi K/L harus membuat NPSK dari semua kewenangan yang didesentralisasikan yang menyangkut perizinan sehingga bisa dilaksanakan oleh pemda," paparnya.

Baca Juga: Ini Tiga Tantangan Kebijakan Ekonomi RI Versi Menko Darmin 

Seperti diketahui, rencana omnibus law perizinan yang digulirkan akan merevisi 72 aturan main setingkat UU dalam hal perizinan. Konsolidasi regulasi mekanisme perizinan berusaha ini tidak lain untuk meningkatkan daya tarik Indonesia dalam memikat investasi asing masuk ke tanah air.

Skema omnibus law perizinan ini menambah rencana pemerintah dalam perbaikan iklim investasi di tanah air. Sebelumnya, omnibus law perpajakan sudah disiapkan dalam bentuk RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Rencananya, beleid tersebut akan mengubah tiga aturan perpajakan yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN. (Bsi)

Baca Juga: Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019
Topik : omnibus law perizinan, darmin
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 25 April 2019 | 18:05 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 24 April 2019 | 16:39 WIB
PEKAN RAYA PERPAJAKAN NASIONAL 2019
Senin, 22 April 2019 | 15:51 WIB
APBN 2020
Selasa, 09 April 2019 | 15:57 WIB
EKPOR CPO INDONESIA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI