Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Jamin Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan Pusat dan Daerah

0
0

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews - Penataan izin berusaha akan dilakukan pemerintah melalui skema kebijakan omnibus law. Kebijakan pusat dan daerah dijamin akan selaras untuk meningkatkan investasi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sampai dengan pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya tercapai. Pasalnya, masih ada beberapa pos perizinan yang tidak bisa diselesaikan melalui sistem OSS secara online.

"Kami selesaikan itu karena ada Undang-Undang (UU) yang mengikat. Respons dengan pemda tidak berjalan lancar, karena mereka merasa otonom, ini kami akan tegaskan lagi," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menyakinkan tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang direduksi. Omnibus law perizinan ini menurutnya akan menyelaraskan aspek perizinan yang beri irisan antara kewenangan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah akan membenahi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) pada setiap kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan perizinan di tingkat daerah. Dengan demikian, tidak ada standar ganda dan multiintepretasi dalam proses perizinan pada level pemerintah daerah.

"Jadi K/L harus membuat NPSK dari semua kewenangan yang didesentralisasikan yang menyangkut perizinan sehingga bisa dilaksanakan oleh pemda," paparnya.

Baca Juga: Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Seperti diketahui, rencana omnibus law perizinan yang digulirkan akan merevisi 72 aturan main setingkat UU dalam hal perizinan. Konsolidasi regulasi mekanisme perizinan berusaha ini tidak lain untuk meningkatkan daya tarik Indonesia dalam memikat investasi asing masuk ke tanah air.

Skema omnibus law perizinan ini menambah rencana pemerintah dalam perbaikan iklim investasi di tanah air. Sebelumnya, omnibus law perpajakan sudah disiapkan dalam bentuk RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Rencananya, beleid tersebut akan mengubah tiga aturan perpajakan yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN. (Bsi)

Baca Juga: Darmin: Tidak Andalkan Ekspor Justru Buat Indonesia Jauh dari Resesi

"Kami selesaikan itu karena ada Undang-Undang (UU) yang mengikat. Respons dengan pemda tidak berjalan lancar, karena mereka merasa otonom, ini kami akan tegaskan lagi," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menyakinkan tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang direduksi. Omnibus law perizinan ini menurutnya akan menyelaraskan aspek perizinan yang beri irisan antara kewenangan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah akan membenahi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) pada setiap kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan perizinan di tingkat daerah. Dengan demikian, tidak ada standar ganda dan multiintepretasi dalam proses perizinan pada level pemerintah daerah.

"Jadi K/L harus membuat NPSK dari semua kewenangan yang didesentralisasikan yang menyangkut perizinan sehingga bisa dilaksanakan oleh pemda," paparnya.

Baca Juga: Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Seperti diketahui, rencana omnibus law perizinan yang digulirkan akan merevisi 72 aturan main setingkat UU dalam hal perizinan. Konsolidasi regulasi mekanisme perizinan berusaha ini tidak lain untuk meningkatkan daya tarik Indonesia dalam memikat investasi asing masuk ke tanah air.

Skema omnibus law perizinan ini menambah rencana pemerintah dalam perbaikan iklim investasi di tanah air. Sebelumnya, omnibus law perpajakan sudah disiapkan dalam bentuk RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Rencananya, beleid tersebut akan mengubah tiga aturan perpajakan yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN. (Bsi)

Baca Juga: Darmin: Tidak Andalkan Ekspor Justru Buat Indonesia Jauh dari Resesi
Topik : omnibus law perizinan, darmin
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK