KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Pemerintah Ingin Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop

Dian Kurniati | Kamis, 30 November 2023 | 14:00 WIB
Pemerintah Ingin Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop

Menteri BUMN Erick Thohir. (foto: hasil tangkapan layar dari Instagram @erickthohir)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri BUMN sekaligus ad interim Menko Maritim dan Investasi Erick Thohir menyatakan pemerintah berencana untuk menstandardisasi tarif pajak hiburan untuk bioskop guna meningkatkan daya saing film nasional.

Erick mengatakan standardisasi tarif pajak hiburan untuk bioskop mampu meningkatkan daya saing film nasional. Menurutnya, kebijakan pajak tersebut juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada industri film.

"Kami sebagai pemerintah menstandardisasi yang namanya pajak film untuk seluruh daerah, bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop, itu sama di semua daerah," katanya dikutip dari Instagram @erickthohir, dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Erick menuturkan jumlah penonton film lokal masih mendominasi di Indonesia, yakni mencapai 64%. Namun, sektor perfilman perlu terus didorong sehingga tidak kalah dari film produksi luar negeri, terutama Hollywood, sebagaimana yang terjadi pada 2014-2015.

Rencananya, pemerintah akan menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang memayungi seluruh ekosistem film nasional. Melalui perpres itu, bakal turut diatur soal kebijakan perpajakan, perizinan, serta pembiayaan yang mendukung industri film.

Menurutnya, salah satu yang bakal diatur ialah standardisasi tarif pajak hiburan untuk bioskop. Selain itu, pemerintah juga ingin membentuk dana (fund) film yang dikelola Perum Produksi Film Negara (PFN).

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

"Pak presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional," ujar Erick.

Selama ini, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengatur tarif pajak hiburan untuk bioskop menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dengan tarif paling tinggi 35%.

Menurut data Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), rata-rata tarif pajak hiburan untuk bioskop di Indonesia sebesar 10% hingga 25%.

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Melalui UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pajak hiburan untuk bioskop menjadi bagian dari kelompok pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dan tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

UU HKPD memerintahkan pemda bersama DPRD menyusun perda PDRD, termasuk mengenai PBJT. Perda tersebut harus mulai berlaku paling lambat di 5 Januari 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu