Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemerintah Enggan Kurangi Kredit Pajak Minyak

A+
A-
4
A+
A-
4
Pemerintah Enggan Kurangi Kredit Pajak Minyak

Gubernur Alaska Mike Dunleavy. 

ANCHORAGE, ALASKA, DDTCNews – Gubernur Alaska Mike Dunleavy kembali menegaskan tidak ada pertimbangan pengurangan kredit pajak minyak negara bagian untuk membantu menyeimbangkan anggaran negara pada saat ini.

Dalam konferensi pada Selasa (20/8/2019), Dunleavy menyatakan keinginannya untuk mengatasi defisit negara senilai US$1,6 miliar atau sekitar Rp22,8 triliun). Namun, dia ingin mengatasi defisit dengan mengurangi pengeluaran negara daripada mempertimbangkan sumber pendapatan baru.

"Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk sedekat mungkin menutup masalah ini. Rencana saya adalah terus bekerja mengurangi defisit ini sebanyak dan secepat secepat mungkin,” katanya selama konferensi di Anchorage, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga: Demi Keadilan Berusaha, DPR Sepakati Vape Kena Cukai 7%

Namun, di sisi lain, semakin banyak publik yang menaruh perhatian pada sistem pajak minyak saat ini. Terlebih, saat ini tengah terjadi kekacauan anggaran negara yang terlihat dari adanya pemotongan anggaran untuk program-program negara senilai US$650 juta (sekitar Rp9.3 triliun).

Pemotongan itu termasuk anggaran untuk Medicaid senilai US$50 juta (sekitar Rp711,9 miliar) dan anggaran untuk untuk Universitas Alaska senilai US$70 juta (sekitar Rp996,7 miliar).

Dunleav mengatakan jika Alaska mengubah cara mengalokasikan kreditnya, perusahaan minyak berpotensi memindah operasi mereka ke tempat lain. Adapun saat ini kredit pajak yang ditawarkan kepada produsen minyak mencapai US$8 (sekitar Rp113.912) per barel.

Baca Juga: OECD: AS Tidak Mundur dari Pembahasan Konsensus Global Pajak Digital

Sementara itu, Senator Tom Begich tidak seetuju dengan pernyataan Dunleav. Begich mengatakan para pemimpin industri minyak tidak menyatakan keinginan untuk meninggalkan negara. Dia menyebut industri minyak tidak akan meninggalkan negara bagian Alaska karena kontrak di Alaska lebih aman.

“Secara informal, para pemimpin industri belum menyatakan keinginan untuk meninggalkan negara dan juga menyatakan kesulitan dalam merekrut ahli dari dalam negara. Saya percaya bahwa industri minyak dan gas bersedia bekerja sebagai mitra,” kata Begich.

Lebih lanjut, Begich menerangkan kredit pajak yang diberikan negara kepada industri dapat diubah sedemikian rupa. Perubahan tersebut dapat di desain agar profitabiliatas produsen tetap terjaga sembari memberikan peningkatan pendapatan bagi negara.

Baca Juga: Dorong Warga Berwisata, Insentif Kredit Pajak Disiapkan

Desain tersebut dapat berupa pengurangan jumlah pajak yang dibayar perusahaan minyak berdasarkan nilai pasar per satu barel. Dengan demikian, Begich percaya industri minyak bersedia untuk bekerja dengan negara sebagai mitra.

“Pada akhirnya kita semua harus bekerja bersama. Sebab, mengambil posisi absolut adalah sebuah kesalahan,” kata Begich seperti dilansirjuneauempire.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Menkeu Inggris Desak AS Kembali ke Meja Perundingan Konsensus Global
Topik : Amerika Serikat, kredit pajak, defisit anggaran. Alaska
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 19 April 2020 | 07:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 16 April 2020 | 17:25 WIB
REKONSILIASI FISKAL (12)
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT