Pemda Bisa Ajukan Pinjaman Pemulihan Ekonomi, Ini Ketentuannya

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memerinci ketentuan mengenai pemberian pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ketentuan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2020.

Beleid tersebut merupakan pelaksana Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang sekaligus merevisi PP No. 23 Tahun 2020. Seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat, pinjaman dalam rangka program PEN dilaksanakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Pinjaman PEN daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah melalui PT SMI," bunyi beleid terbaru pada Pasal 15B ayat (1) huruf a, dikutip pada Jumat (7/8/2020).

Pinjaman yang disalurkan oleh PT SMI kepada pemerintah daerah (pemda) ini dapat diberikan dalam bentuk pinjaman program ataupun pinjaman kegiatan. Suku bunga pinjaman tersebut ditentukan oleh menteri keuangan.

Untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT SMI, pemda perlu mengajukan permohonan kepada menteri keuangan yang juga ditembuskan kepada menteri dalam negeri.

Syarat yang harus dipenuhi adalah pemda yang mengajukan pinjaman harus merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19. Pemda juga harus sudah memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN pemerintah pusat.

Lebih lanjut, jumlah sisa pinjaman daerah yang telah ditambah oleh pinjaman PEN daerah tidak boleh lebih dari 75% dari jumlah penerimaan pada APBD daerah terkait pada tahun sebelumnya. Daerah juga harus memiliki nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan pemerintah tersebut.

Selain dari APBN, PT SMI juga diberikan kebebasan untuk mencari sumber dana lain dalam rangka memberikan pinjaman kepada pemda.

Dalam pemberian pinjaman dari PT SMI kepada daerah tersebut, menteri keuangan dapat memberikan subsidi bunga kepada pemda penerima pinjaman. Pemda memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan pinjaman yang diberikan melalui PEN ini dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun berjalan.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah memberikan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat masing-masing senilai Rp12,5 triliun dan Rp4 triliun.

Pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Adapun Pemprov Jawa Barat berencana menggunakan pinjaman tersebut untuk pembangunan infrastruktur baik infrastruktur sosial maupun logistik, pembangunan rumah MBR, penataan kawasan khusus, hingga infrastruktur lingkungan. (kaw)