JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat pembiayaan utang pada APBN 2022 senilai Rp688,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi itu turun 20,9% dibandingkan dengan 2021 yang senilai Rp870 triliun. Menurutnya, penurunan tersebut menandakan kondisi APBN yang makin sehat.

"Dari sisi pembiayaan, kita lihat ini juga sebuah cerita sukses yang luar biasa," katanya, Selasa (3/1/2023).

Sri Mulyani mengatakan realisasi pembiayaan utang pada 2022 hanya setara 73% yang direncanakan dalam Perpres 98/2022 senilai Rp943,7 triliun.

Apabila diperinci, penerbitan SBN pada 2022 senilai Rp658,8 triliun. Angka itu turun 24,9% dari 2021. Adapun dari sisi pinjaman negara, nilainya tercatat Rp29,7 triliun atau turun 526,4%.

Dia menjelaskan realisasi pembiayaan utang tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan buffer kas pada 2023. Sebagai langkah antisipasi volatilitas pasar keuangan, pemerintah pun melakukan penyesuaian target utang, optimalisasi penerbitan SBN ritel, serta fleksibilitas pinjaman.

Menurutnya, pembiayaan utang itu telah dimanfaatkan untuk menutup defisit, serta membiayai investasi pemerintah pada BUMN dan BLU untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM.

Sri Mulyani juga memaparkan peran Bank Indonesia (BI) dalam sinergi pembiayaan di tengah pandemi Covid-19 pada 2022. Dia menyebut pembelian SBN oleh BI berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) I mencapai Rp 49,1 triliun, yang terdiri atas pembelian Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp25,2 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp23,9 triliun.

Selain itu, BI juga membeli SBN berdasarkan SKB III senilai Rp224 triliun melalui private placement, yakni SUN senilai Rp207,4 triliun dan SBSN Rp16,6 triliun.

"Tahun 2022 adalah tahun terakhir di mana pemerintah bersama Bank Indonesia sepakat untuk menangani pandemi melalui kerja bersama," ujarnya. (sap)