Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA Purwanto memaparkan materi dalam sebuah webinar, Selasa (3/8/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif perpajakan di bidang kesehatan hingga 30 Juli 2021 mencapai Rp4,31 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA Purwanto mengatakan realisasi itu setara dengan 20,7% dari pagu Rp20,85 triliun. Insentif tersebut misalnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Insentif perpajakan di bidang kesehatan ada untuk impor barang, impor APD (alat pelindung diri), obat-obatan, segala macam," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Purwanto mengatakan pemberian insentif perpajakan di bidang kesehatan menjadi bagian dari pagu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional klaster kesehatan. Menurutnya, insentif tersebut sudah diberikan sejak Covid-19 mulai mewabah pada tahun lalu.

Saat ini, insentif perpajakan atas impor obat dan alat kesehatan penanganan Covid-19 diatur dalam PMK 92/2021. Ada 3 jenis fasilitas perpajakan yang diberikan, yakni pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Sekarang, pemerintah juga menambah jenis barang dari kelompok peralatan medis dan kemasan oksigen yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Fasilitas diberikan untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Simak ‘Dukung Suplai Oksigen, Sri Mulyani Ubah PMK Fasilitas Perpajakan’.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Kemudian, tersedia juga insentif pajak bagi industri yang memasok obat-obatan atau vaksin untuk penanganan Covid-19. Insentif tersebut diberikan atas impor barang yang dibutuhkan untuk memproduksi obat dan vaksin. Simak ‘Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak Ini’.

Sementara melalui PMK 83/2021, pemerintah memberikan fasilitas PPh untuk penanganan pandemi Covid-19. Fasilitas PPh itu misalnya berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga.

Fasilitas PPh juga berbentuk pengenaan tarif 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan termasuk dokter dan perawat.

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Secara umum, realisasi anggaran kesehatan pada program PEN hingga 30 Juli 2021 tercatat senilai Rp65,55 triliun atau 30,5% dari pagu Rp214,95 triliun. Kebanyakan dana itu digunakan untuk biaya klaim perawatan pasien serta insentif dan santunan tenaga kesehatan serta vaksinasi Covid-19. (kaw)

Topik : insentif, insentif perpajakan, Covid-19, oksigen, obat, PMK 92/2021, PMK 83/2021, tenaga kesehatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 10:00 WIB
YUNANI

Ekonomi Belum Sembuh, Dosis Insentif Pajak Ditambah Tahun Depan

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak