ADMINISTRASI PAJAK

Pembelian Material Tak Masuk dalam Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 Agustus 2023 | 16:00 WIB
Pembelian Material Tak Masuk dalam Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan, tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.

Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak dalam merespons pertanyaan warganet yang mengaku sebagai wajib pajak badan. Berdasarkan PMK 141/2015, pembelian material bukan merupakan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.

“Pembayaran material tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian/pengadaan barang atau material,” cuit Kring Pajak di media sosial, Senin (14/8/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Selain pembelian barang atau material, terdapat jenis pembayaran lainnya yang tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.

Pertama, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.

Bukti yang perlu disediakan ialah kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Baca Juga:
Tanya Pemotongan Pajak untuk Jasa Rias, Bendahara Konsultasi ke Fiskus

Kedua, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Bukti yang perlu disediakan ialah faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.

Ketiga, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Bukti yang perlu disediakan ialah faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

Merujuk Pasal 1 ayat (5) PMK 141/2015, apabila tidak terdapat bukti maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan