Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pemanfaatan Data Lewat Penerbitan SP2DK dan LHP2DK, Ini Kata DJP

A+
A-
4
A+
A-
4
Pemanfaatan Data Lewat Penerbitan SP2DK dan LHP2DK, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Sepanjang Januari—Juli 2021, pemanfaatan data yang masuk dalam Approweb Ditjen Pajak (DJP) sudah mencapai setengahnya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/8/2021).

Sekitar 50% hingga 54% data yang sudah masuk dalam Approweb sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK).

“Yang ditindaklanjuti datanya sampai dengan LHP2DK kurang lebih antara 50%-54%. Data yang diyakini temen-temen sampai ditindaklanjuti itu menjadi penting,” ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto.

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Selain mengenai pemanfaatan data, ada pula bahasan terkait dengan proyeksi kinerja penerimaan pajak pada tahun ini. Kemudian, ada bahasan tentang estimasi belanja perpajakan pada 2020 yang lebih rendah dibandingkan catatan pada 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Ditindaklanjuti dengan Pembayaran Pajak

Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto mengatakan sekitar 19% data dalam Approweb yang sudah dimanfaatkan sepanjang Januari—Juli 2021 telah direspons dengan pembayaran oleh wajib pajak.

“Beberapa itu dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, kurang lebih 19% secara nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Dasto mengatakan data yang sudah diturunkan melalui Approweb merupakan data yang sudah memenuhi kualitas baik untuk ditindaklanjuti. Dia berharap data yang sudah ada tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. (DDTCNews)

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan DJP tetap perlu memperhatikan kerahasiaan data pribadi wajib pajak dalam pemanfaatan teknologi digital.

Sri Mulyani mengatakan isu kerahasiaan data menjadi salah satu risiko yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi digital. Menurutnya, jaminan kerahasiaan data wajib ini dapat memengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

"Penggalian potensi tetap dilakukan, tetapi pada saat yang sama menjaga privacy, secrecy atau kerahasiaan, dan terus meningkatkan kepercayaan publik kepada Ditjen Pajak," katanya. Simak ‘Sri Mulyani Ingatkan DJP Soal Kerahasiaan Data Wajib Pajak’. (DDTCNews/Kontan)

Belanja Perpajakan

Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2021, total belanja perpajakan pada 2020 tercatat senilai Rp234,9 triliun. Nilai tersebut mengalami kontraksi 13,7% bila dibandingkan dengan kinerja pada 2019 yang mencapai Rp272,1 triliun.

Meski demikian, size belanja perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pada tahun lalu, total belanja perpajakan yang digelontorkan pemerintah mencapai 1,7% PDB, lebih tinggi dari kinerja pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,5% PDB.

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan kontraksi perekonomian pada 2020 mencerminkan adanya penurunan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor usaha. Dengan turunnya tarif PPh badan dari 25% ke 22%, benchmark pengukuran belanja perpajakan juga berubah.

“Penurunan benchmark ini tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ini alasan terbesar yang menceritakan belanja perpajakan relatif turun dibandingkan 2019," ujar Febrio. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Outlook Penerimaan Pajak Diturunkan

Pemerintah kembali merevisi outlook penerimaan pajak. Dengan target dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun, pada Juli 2021, pemerintah mengestimasi realisasi penerimaan pajak akan mencapai 95,7% atau Rp1.176,3 triliun.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Namun, dalam dokumen Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, pemerintah merevisi outlook tersebut menjadi 92,9% atau Rp1.142,5 triliun. Dirjen Pajak Suryo Utomo berkomitmen akan menjalankan berbagai upaya, termasuk menggunakan teknologi digital, untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Penggalian potensi pajak ke depan berbasis pada data digital. Reformasi perpajakan mencakup banyak aspek, termasuk teknologi informasi dan pembenahan sistem administrasi perpajakan,” ujarnya. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Proyeksi Penerimaan Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pada semester I/2021, DDTC Fiscal Research memproyeksi penerimaan pajak pada tahun ini akan berada pada rentang Rp1.139,6 triliun hingga Rp1.198,4 triliun.

Baca Juga: Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

"Dengan adanya prospek tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh merebaknya pandemi Covid-19, ada kemungkinan rentangnya akan kian menurun,” ujar Bawono. (Bisnis Indonesia)

Diskon PBB DKI Jakarta

Pemberian insentif berupa keringanan atau diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta dilakukan secara otomatis.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Pergub 60/2021, pemberian keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajeman pajak.

Baca Juga: Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

“Pemberian insentif … diberikan secara otomatis oleh sistem,” tulis Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam laman resminya. Simak ‘Diskon PBB DKI Jakarta Diberikan Secara Otomatis Tanpa Permohonan’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, Approweb, Ditjen Pajak, DJP, data

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 19 Agustus 2021 | 12:25 WIB
Dalam hal menghadapi SP2DK, strategi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak diantaranya memberikan data yang valid kepada otoritas pajak, transparansi kepada otoritas pajak, dan bersikap kooperatif dengan menjaga komunikasi yang baik dengan otoritas pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
SELEBRITAS

Diprotes Netizen Karena Sentil Gozhali 'NFT', Ditjen Pajak Menjawab

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP