BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Sepanjang Januari—Juli 2021, pemanfaatan data yang masuk dalam Approweb Ditjen Pajak (DJP) sudah mencapai setengahnya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/8/2021).
Sekitar 50% hingga 54% data yang sudah masuk dalam Approweb sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK).
“Yang ditindaklanjuti datanya sampai dengan LHP2DK kurang lebih antara 50%-54%. Data yang diyakini temen-temen sampai ditindaklanjuti itu menjadi penting,” ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto.
Selain mengenai pemanfaatan data, ada pula bahasan terkait dengan proyeksi kinerja penerimaan pajak pada tahun ini. Kemudian, ada bahasan tentang estimasi belanja perpajakan pada 2020 yang lebih rendah dibandingkan catatan pada 2019.
Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto mengatakan sekitar 19% data dalam Approweb yang sudah dimanfaatkan sepanjang Januari—Juli 2021 telah direspons dengan pembayaran oleh wajib pajak.
“Beberapa itu dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, kurang lebih 19% secara nasional,” ujarnya.
Dasto mengatakan data yang sudah diturunkan melalui Approweb merupakan data yang sudah memenuhi kualitas baik untuk ditindaklanjuti. Dia berharap data yang sudah ada tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan DJP tetap perlu memperhatikan kerahasiaan data pribadi wajib pajak dalam pemanfaatan teknologi digital.
Sri Mulyani mengatakan isu kerahasiaan data menjadi salah satu risiko yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi digital. Menurutnya, jaminan kerahasiaan data wajib ini dapat memengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas.
"Penggalian potensi tetap dilakukan, tetapi pada saat yang sama menjaga privacy, secrecy atau kerahasiaan, dan terus meningkatkan kepercayaan publik kepada Ditjen Pajak," katanya. Simak ‘Sri Mulyani Ingatkan DJP Soal Kerahasiaan Data Wajib Pajak’. (DDTCNews/Kontan)
Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2021, total belanja perpajakan pada 2020 tercatat senilai Rp234,9 triliun. Nilai tersebut mengalami kontraksi 13,7% bila dibandingkan dengan kinerja pada 2019 yang mencapai Rp272,1 triliun.
Meski demikian, size belanja perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pada tahun lalu, total belanja perpajakan yang digelontorkan pemerintah mencapai 1,7% PDB, lebih tinggi dari kinerja pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,5% PDB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan kontraksi perekonomian pada 2020 mencerminkan adanya penurunan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor usaha. Dengan turunnya tarif PPh badan dari 25% ke 22%, benchmark pengukuran belanja perpajakan juga berubah.
“Penurunan benchmark ini tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ini alasan terbesar yang menceritakan belanja perpajakan relatif turun dibandingkan 2019," ujar Febrio. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Pemerintah kembali merevisi outlook penerimaan pajak. Dengan target dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun, pada Juli 2021, pemerintah mengestimasi realisasi penerimaan pajak akan mencapai 95,7% atau Rp1.176,3 triliun.
Namun, dalam dokumen Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, pemerintah merevisi outlook tersebut menjadi 92,9% atau Rp1.142,5 triliun. Dirjen Pajak Suryo Utomo berkomitmen akan menjalankan berbagai upaya, termasuk menggunakan teknologi digital, untuk meningkatkan penerimaan pajak.
"Penggalian potensi pajak ke depan berbasis pada data digital. Reformasi perpajakan mencakup banyak aspek, termasuk teknologi informasi dan pembenahan sistem administrasi perpajakan,” ujarnya. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)
Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pada semester I/2021, DDTC Fiscal Research memproyeksi penerimaan pajak pada tahun ini akan berada pada rentang Rp1.139,6 triliun hingga Rp1.198,4 triliun.
"Dengan adanya prospek tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh merebaknya pandemi Covid-19, ada kemungkinan rentangnya akan kian menurun,” ujar Bawono. (Bisnis Indonesia)
Pemberian insentif berupa keringanan atau diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta dilakukan secara otomatis.
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Pergub 60/2021, pemberian keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajeman pajak.
“Pemberian insentif … diberikan secara otomatis oleh sistem,” tulis Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam laman resminya. Simak ‘Diskon PBB DKI Jakarta Diberikan Secara Otomatis Tanpa Permohonan’. (DDTCNews) (kaw)
