Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pakar Usulkan Skema Pajak Vaksin Covid-19, Dibayar oleh Negara Maju

A+
A-
0
A+
A-
0
Pakar Usulkan Skema Pajak Vaksin Covid-19, Dibayar oleh Negara Maju

Seorang murid sekolah menerima dosis vaksin penyakit virus korona (COVID-19) Sinopharm sebagai bagian dari kampanye vaksinasi untuk remaja di Caracas, Venezuela, Rabu (27/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/WSJ/cfo

 

BERN, DDTCNews – Peneliti dari Journal of Medical Ethics mengusulkan skema pajak vaksin Covid-19. Negara-negara maju dengan kemampuan ekonomi yang baik baik diminta membayar pajak atas vaksin yang mereka peroleh. Setoran dari negara maju tersebut bakal disalurkan untuk membantu distribusi vaksin Covid-19 di negara-negara miskin.

Skema pajak atas vaksin Covid-19 dinilai lebih baik ketimbang sistem bantuan atau donasi yang sekarang dijalankan oleh banyak negara termasuk PBB. Pajak dianggap mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara. Artinya, yang mampu membantu yang miskin. Penerimaan pajak vaksin nantinya akan dipakai untuk distribusi vaksin Covid-19, termasuk melalui mekanisme COVAX ke seluruh dunia.

"Ini merupakan ambang kegagalan moral terparah," ungkap Tedros Adhanom, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)dikutip news-medical.net, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Pernyataan Tedron disampaikan awal tahun 2021 ini, menanggapi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19. Sejak pertama kali mulai diproduksi, negara-negara dunia memang berlomba-lomba mengamankan pasokan vaksin Covid-19. Sayangnya, distribusinya lebih banyak mengalir ke negara-negara maju.

Sampai saat ini pun ketimbangan masih terjadi. Di negara-negara maju, vaksinasi Covid-19 sudah menyasar anak-anak. Sementara di negara-negara miskin, banyak populasi orang tua yang bahkan belum menerima suntikan vaksin dosis pertama.

Skema pajak vaksin dinilai lebih tepat dibandingkan pengalihan bantuan asing. Bantuan asing biasanya sudah punya target alokasi sektor kemiskinan. Dengan mengalihkan dana bantuan untuk vaksinasi, berisiko memunculkan masalah kemiskinan lainnya,

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Sementara pajak vaksin nantinya akan dibayarkan oleh negara maju yang membeli vaksin. Perusahaan pembuat vaksin akan memastikan seluruh pembeli membayar pajak dan mengumpulkan dana tersebut untuk dialihkan ke COVAX.

Dengan skema ini, pembayaran pajak akan proporsional dengan tingkat kekayaanmasing-masing negara. Selain itu, seluruh negara akan berkontribusi aktif dan membantu kesehatan masyarakat global. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022
Topik : pajak internasional, pajak vaksin, pandemi Covid-19, PBB, Covax, Jerman

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem