Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Pakar Usulkan Skema Pajak Vaksin Covid-19, Dibayar oleh Negara Maju

A+
A-
0
A+
A-
0
Pakar Usulkan Skema Pajak Vaksin Covid-19, Dibayar oleh Negara Maju

Seorang murid sekolah menerima dosis vaksin penyakit virus korona (COVID-19) Sinopharm sebagai bagian dari kampanye vaksinasi untuk remaja di Caracas, Venezuela, Rabu (27/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/WSJ/cfo

 

BERN, DDTCNews – Peneliti dari Journal of Medical Ethics mengusulkan skema pajak vaksin Covid-19. Negara-negara maju dengan kemampuan ekonomi yang baik baik diminta membayar pajak atas vaksin yang mereka peroleh. Setoran dari negara maju tersebut bakal disalurkan untuk membantu distribusi vaksin Covid-19 di negara-negara miskin.

Skema pajak atas vaksin Covid-19 dinilai lebih baik ketimbang sistem bantuan atau donasi yang sekarang dijalankan oleh banyak negara termasuk PBB. Pajak dianggap mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara. Artinya, yang mampu membantu yang miskin. Penerimaan pajak vaksin nantinya akan dipakai untuk distribusi vaksin Covid-19, termasuk melalui mekanisme COVAX ke seluruh dunia.

"Ini merupakan ambang kegagalan moral terparah," ungkap Tedros Adhanom, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)dikutip news-medical.net, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga: Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Pernyataan Tedron disampaikan awal tahun 2021 ini, menanggapi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19. Sejak pertama kali mulai diproduksi, negara-negara dunia memang berlomba-lomba mengamankan pasokan vaksin Covid-19. Sayangnya, distribusinya lebih banyak mengalir ke negara-negara maju.

Sampai saat ini pun ketimbangan masih terjadi. Di negara-negara maju, vaksinasi Covid-19 sudah menyasar anak-anak. Sementara di negara-negara miskin, banyak populasi orang tua yang bahkan belum menerima suntikan vaksin dosis pertama.

Skema pajak vaksin dinilai lebih tepat dibandingkan pengalihan bantuan asing. Bantuan asing biasanya sudah punya target alokasi sektor kemiskinan. Dengan mengalihkan dana bantuan untuk vaksinasi, berisiko memunculkan masalah kemiskinan lainnya,

Baca Juga: Pariwisata Masih Megap-Megap, Otoritas Ini Tunda Lagi Pajak Turis

Sementara pajak vaksin nantinya akan dibayarkan oleh negara maju yang membeli vaksin. Perusahaan pembuat vaksin akan memastikan seluruh pembeli membayar pajak dan mengumpulkan dana tersebut untuk dialihkan ke COVAX.

Dengan skema ini, pembayaran pajak akan proporsional dengan tingkat kekayaanmasing-masing negara. Selain itu, seluruh negara akan berkontribusi aktif dan membantu kesehatan masyarakat global. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun
Topik : pajak internasional, pajak vaksin, pandemi Covid-19, PBB, Covax, Jerman

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beberkan Soal Perpanjangan Periode Insentif Pajak, Ini Detailnya

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat