Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

A+
A-
11
A+
A-
11
Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Slide paparan Managing Partner DDTC Darussalam dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Jumat (3/12/2021)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak perlu mengantisipasi struktur penghasilan dari wajib pajak high wealth individual (HWI) atau orang kaya sehingga tarif PPh orang pribadi sebesar 35% atas penghasilan di atas Rp5 miliar dapat diaplikasikan.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan mayoritas penghasilan dari wajib pajak orang kaya berasal dari passive income. Namun, sebagian besar penghasilan dalam bentuk passive income di Indonesia dikenai PPh final. Belum lagi, dividen sudah dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Kita tahu penghasilan HWI justru berasal dari passive income. Mungkin sebagian besar karena mereka pemilik perusahaan, ketika mereka mendapatkan income sebagai pemegang saham itu berupa dividen," katanya, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Untuk itu, lanjut Darussalam, Ditjen Pajak (DJP) perlu mempertimbangkan cara memajaki orang kaya secara optimal. Bila tidak diantisipasi, terdapat potensi terjadinya shifting struktur penghasilan dari orang kaya.

Terlepas dari permasalahan tersebut, ia memandang ketentuan tarif 35% atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar tersebut sesungguhnya dapat mengompensasi tidak adanya pengenaan pajak atas warisan.

Tak seperti negara-negara lain, sambungnya, Indonesia saat ini masih belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengenaan pajak atas warisan.

Baca Juga: Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

"Ini sesuai dengan tren di dunia, mengembalikan progresivitas dan menegakkan prinsip keadilan PPh orang pribadi. Tarif 35% bisa mengompensasi pajak warisan sehingga pilihannya adalah ditingkatkan layer-nya untuk menyasar orang-orang super kaya," tuturnya.

Darussalam berharap langkah tersebut dapat memperbaiki struktur penerimaan pajak di Indonesia. Terlebih, penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh PPh badan, sedangkan di negara maju, setoran PPh orang pribadi menjadi andalan. (rig)

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya
Topik : DDTC, uu hpp, pajak, nasional, pajak penghasilan, orang kaya, passive income, pph final

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkendala Saat Menggunakan M-Pajak, Ini Saran DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap