Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Minimum Disepakati, DJP: Masih Ada Ruang untuk Tarik Investasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Minimum Disepakati, DJP: Masih Ada Ruang untuk Tarik Investasi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Jika pajak korporasi minimum global nantinya disepakati dan diterapkan, Ditjen Pajak (DJP) meyakini Indonesia masih memiliki ruang pemberian insentif pajak untuk menarik investasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan ruang bagi pemerintah untuk memberikan insentif masih tersedia mengingat terdapat konsep carve-out di dalam ketentuan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

“Ketentuan GloBE juga memperkenalkan konsep carve-out yaitu pengurangan dari laba sebelum pajak sebesar persentase tertentu atas payroll expense dan tangible assets sehingga masih terdapat ruang bagi negara-negara berkembang untuk dapat menarik investasi ke dalam negeri," ujar Neilmaldrin, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Merujuk pada hasil kesepakatan 130 yurisdiksi anggota Inclusive Framework – tertuang dalam Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy – Pillar 2 akan mengatur formulaic substance-based carve-out.

Dengan formulaic substance-based carve-out, akan ada pengecualian penghasilan setidaknya 5% dari nilai aset berwujud (tangible asset) dan gaji (payroll). Neilmaldrin mengatakan isu mengenai ruang untuk memberikan insentif akan terus menjadi perhatian DJP dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"[Kami] sampai saat ini terus berkoordinasi untuk memberikan usulan dan posisi yang terbaik bagi Indonesia," ujar Neilmaldrin.

Baca Juga: Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Seperti diberitakan sebelumnya, 130 yurisdiksi yang tergabung dalam Inclusive Framework telah menyepakati tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15%. Tarif 15% tersebut adalah effective tax rate (ETR) minimum yang diusulkan untuk diterapkan dalam implementasi GloBE.

Dalam pelaksanaannya, entitas konstituen suatu korporasi multinasional yang tidak dikenai pajak atau dikenai pajak rendah pada suatu yurisdiksi akan dikenai pajak tambahan (top up tax) sebesar selisih antara ETR dan ETR minimum pada tingkat induk perusahaan multinasional.

Konsep yang tertuang dalam Pillar 2 ini bertujuan untuk mengurangi kompetisi tarif pajak dan pemberian insentif berlebihan yang terus terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Simak ‘130 Negara Sepakati Proposal OECD Soal Pajak Digital dan Pajak Minimum’. (kaw)

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Bakal Terintegrasi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Topik : pajak minimum global, G7, G20, OECD, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

Senin, 20 September 2021 | 12:00 WIB
PRANCIS

Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

Senin, 20 September 2021 | 10:16 WIB
KP2KP SINJAI

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan

Senin, 20 September 2021 | 10:00 WIB
YUNANI

Ekonomi Belum Sembuh, Dosis Insentif Pajak Ditambah Tahun Depan

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 07:30 WIB
PMK 120/2021

Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat