Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Wakil Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin mengungkapkan Malaysia mengalami kerugian hingga RM2 miliar atau setara dengan Rp6,74 triliun per tahun dari permainan online.

Zahidi mengatakan kerugian tersebut timbul lantaran taruhan dan hadiah yang diberikan oleh operator permainan online kepada konsumen ternyata belum dikenakan pajak. Untuk itu, ia berharap otoritas pajak dapat mengatur hal tersebut.

“Beberapa operator permainan online menawarkan hadiah dan taruhan. Untuk itu, kami berharap hal ini dapat diatur sehingga kami bisa melisensikan mereka,” katanya seperti dilansir asianews.network, Minggu (26/6/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Pemerintah, lanjut Zahidi, tengah mempertimbangkan untuk mengamendemen Common Gaming Houses Act 1953 sehingga permainan online yang memasukkan unsur taruhan dan tawaran hadiah kepada konsumen dapat diatur.

Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlemen dan Hukum) Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menuturkan amendemen undang-undang merupakan langkah yang penting untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Dia mengaku telah menghubungi Kementerian Keuangan untuk segera mengubah undang-undang dan mempertimbangkan metode perpajakan yang terbaik sehingga dapat diaplikasikan terhadap permainan online yang menawarkan taruhan dan hadiah.

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

“Pada prinsipnya, undang-undang tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian Keuangan, tetapi kami tidak dapat mengubahnya kecuali kami diberi kekuatan untuk melakukannya,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Junaidi, pihaknya masih menunggu konfirmasi Kementerian Keuangan terkait dengan isu tersebut. Menurutnya, peraturan perpajakan tentang perjudian saat ini sudah ketinggalan zaman, terutama yang berkaitan dengan permainan online. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T
Topik : malaysia, pajak, pajak internasional, penerimaan negara, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Slot-gacor

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:12 WIB
https://www.ragimoff.org/profile/slot-gacor/profile
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini