BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan terus memantau dan menindaklanjuti segala permasalahan yang dihadapi oleh para wajib pajak ketika menggunakan aplikasi Coretax DJP.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan permasalahan pada beberapa fitur Coretax DJP timbul akibat tingginya volume penggunaan oleh wajib pajak.
"Kendala utamanya karena memang volumenya tinggi. Barang baru kemudian diakses oleh seluruh pihak dan pada waktu mengakses bukan hanya mencoba, tapi juga bertransaksi. Ini situasi yang kami betul-betul hadapi," katanya, Senin (6/1/2025).
Guna menindaklanjuti masalah tersebut, lanjut Suryo, DJP akan melakukan troubleshooting dan serta meningkatkan bandwidth. Dengan peningkatan bandwidth, Coretax DJP diharapkan bisa menanggung beban volume yang lebih tinggi.
"Bandwidth juga sudah dilebarkan. Kami hitung bandwidth-nya cukup awalnya. Namun, ternyata pada waktu implementasi, masyarakat mencobanya pada saat bersamaan. Otomatis bandwidth harus kami lebarkan," ujarnya.
Suryo pun mengimbau wajib pajak untuk terus mencoba fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Coretax DJP. Penggunaan coretax secara masif oleh wajib pajak akan membantu DJP dalam menyempurnakan sistem baru tersebut.
"Terkait dengan implementasi coretax, makin sering kita gunakan dan makin sering kita dapat informasi permasalahan maka makin cepat kita bisa melakukan perbaikan. Ini baru hari ke-6, jadi mohon maklum bila di satu dua sisi permasalahan muncul," tuturnya.
Sebagai informasi, beberapa kendala yang sempat dihadapi oleh wajib pajak pengguna coretax dalam beberapa hari terakhir contohnya ialah tidak bisa membuat kode otorisasi, tidak bisa membuat faktur pajak, tidak bisa menerima one time password (OTP), dan lain-lain.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menuturkan kendala-kendala di atas sudah berhasil diselesaikan oleh tim IT DJP.
Kendala yang sedang diperbaiki dan akan segera di-deploy oleh tim IT DJP ialah terkait dengan penambahan role access kepada pihak selain penanggung jawab (person in charge/PIC) utama.
"Kami ada service level agreement (SLA) 1 hari," katanya. (rig)
