SUN YAT-SEN:

'Pajak Ini Satu-Satunya Cara Mendukung Pemerintah'

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Juni 2020 | 18:26 WIB
'Pajak Ini Satu-Satunya Cara Mendukung Pemerintah'

dr. Sun Yat-sen. (Youtube/CGN).

BRUSSELS, musim semi, 1905. Seorang pria necis 40 tahun, dengan jas, dasi dan rambut tersisir rapi, baru tiba dari London. Ia hendak menemui sejumlah mahasiswa dan imigran China yang tergabung dalam Komunitas Kebangkitan Kembali China. Ada 30 orang yang menunggu pidatonya.

Sesampainya di sebuah gedung pertemuan, pria necis yang semula dokter ini memeluk hadirin yang datang. Perlahan ia melangkah ke podium. “Kita punya tiga prinsip yang akan membebaskan seluruh rakyat China, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan,” katanya. (Lyon, 1968)

Pada awal abad ke-20 itu, gelombang demokrasi, sosialisme, juga komunisme, mulai pasang di seluruh penjuru dunia. Kolonialisme Eropa di negara dunia ketiga, Kesultanan Usman di Turki, Kekaisaran Tsar di Rusia, mulai mendapatkan perlawanan, termasuk Dinasti Qing di China.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Sun Yat-sen, pria necis itu, adalah pelarian politik dari China. Satu dasawarsa sebelumnya, ia terpaksa melarikan diri ke Jepang, setelah Dinasti Qing memburunya. Dari Jepang, ia lalu melanglang ke berbagai kota di Amerika, Eropa, Kanada, Thailand, Singapura, juga bersembunyi di Malaysia.

Di kota-kota tersebut ia menggalang dana dari para keturunan China untuk menjatuhkan Dinasti Qing, dinasti impor asal Manchuria yang berkuasa di China sejak 200 tahun lalu. Ia merilis obligasi yang dibayar saat Republik China kelak lahir. Dari luar negeri, ia membidani lahirnya sebuah bangsa.

Tiga prinsip yang diucapkannya di Brussels itu, Minzu, Mínquán, dan Mínshēng, adalah dasar filosofi negara, atau philosophische grondslag dalam istilah Bung Karno yang mengutipnya dalam pidato kelahiran Pancasila, untuk menjadikan China negara yang bebas, makmur, dan kuat.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Prinsip Mínzú (nasionalisme) menggambarkan bangsa yang disatukan oleh tujuan. Dengan ini, Mínzú berarti kemerdekaan dari dominasi pihak lain. Untuk itu, semua etnis di China, terutama Han, Mongol, Tibet, Manchu, dan Uighur, harus disatukan untuk melawan imperalisme.

Mínquán (demokrasi) mewakili pembagian dua kekuatan, yaitu kekuatan politik dan kekuatan pemerintahan. Kekuatan politik adalah kekuatan seluruh rakyat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuatan pemerintahan adalah adalah kekuatan administrasi, diwakili eksekutif dan pengadilan.

Sementara Mínshēng (kesejahteraan) menggambarkan misi kesejahteraan sosial negara sekaligus kritik langsung terhadap praktik kapitalisme. Prinsip ini menunjukkan bagaimana Pemerintah China memajukan kesejahteraan umum demi kemajuan ekonomi rakyatnya.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Dalam prinsip ini pula, ia memperkenalkan pajak tanah, yang sampai hari ini diberlakukan di Taiwan, juga di China sejak 2019. “Pajak ini satu-satunya cara mendukung pemerintah. Ini adalah pajak yang adil, masuk akal, dan merata, yang di atasnya kita akan temukan sistem baru kita,” katanya.

Memang, tak mudah menjadi pelarian politik. Beberapa kali ia mengorganisir pemberontakan di China, beberapa kali pula usaha tersebut gagal. Di luar negeri, ia harus selalu waspada. Mata-mata Kedutaan Besar China ada di mana-mana. Momentum kadang mengetuk pintu dengan lembutnya.

Seperti suatu pagi pada bulan Oktober 1911, ketika ia membaca koran di Perpustakaan San Francisco, dan matanya tertumbuk pada berita keberhasilan Pemberontakan Wuchang. Dan sejurus kemudian, sejumlah pendukungnya datang ke perpustakaan tersebut dengan tergesa.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Di hadapan para pendukungnya, ia memerintahkan agar Huang Xing, komandan militernya di Hong Kong, dikabari untuk bertolak ke Wuchang. Ia sendiri memutuskan ke London, untuk menyetop pinjaman konsorsium bank terhadap proyek rel kereta di China yang melintasi Wuchang.

Setibanya di London, kepada para bankir itu ia meyakinkan bahwa pinjaman yang diajukan Dinasti Qing untuk proyek rel kereta di China senilai US$6 miliar tersebut akan digunakan untuk memerangi gerakan revolusi yang dipimpinnya, bukan untuk membangun rel. (yatsen.gov.tw)

Tak disangka, upayanya menyetop pinjaman itu berhasil. Kekuatan Dinasty Qing semakin lemah. Berita keberhasilan pemberontakan Wuchang juga telah tersebar ke seantero negeri. Gerakan itu menginspirasi pemberontakan lain. Lebih dari separuh provinsi telah membelot.

Akhirnya, dimulailah Revolusi Xinhai yang menggulingkan Dinasti Qing di China. Menjelang Natal, Sun Yat-sen tiba di China. Ia dielu-elukan ribuan orang. Tak lama berselang, 16 dari 17 provinsi memilihnya sebagai Presiden. 1 Januari 1912, ia mendeklarasikan Republik China. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara