Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Pajak Ini Satu-Satunya Cara Mendukung Pemerintah'

A+
A-
3
A+
A-
3
'Pajak Ini Satu-Satunya Cara Mendukung Pemerintah'

dr. Sun Yat-sen. (Youtube/CGN).

BRUSSELS, musim semi, 1905. Seorang pria necis 40 tahun, dengan jas, dasi dan rambut tersisir rapi, baru tiba dari London. Ia hendak menemui sejumlah mahasiswa dan imigran China yang tergabung dalam Komunitas Kebangkitan Kembali China. Ada 30 orang yang menunggu pidatonya.

Sesampainya di sebuah gedung pertemuan, pria necis yang semula dokter ini memeluk hadirin yang datang. Perlahan ia melangkah ke podium. “Kita punya tiga prinsip yang akan membebaskan seluruh rakyat China, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan,” katanya. (Lyon, 1968)

Pada awal abad ke-20 itu, gelombang demokrasi, sosialisme, juga komunisme, mulai pasang di seluruh penjuru dunia. Kolonialisme Eropa di negara dunia ketiga, Kesultanan Usman di Turki, Kekaisaran Tsar di Rusia, mulai mendapatkan perlawanan, termasuk Dinasti Qing di China.

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Sun Yat-sen, pria necis itu, adalah pelarian politik dari China. Satu dasawarsa sebelumnya, ia terpaksa melarikan diri ke Jepang, setelah Dinasti Qing memburunya. Dari Jepang, ia lalu melanglang ke berbagai kota di Amerika, Eropa, Kanada, Thailand, Singapura, juga bersembunyi di Malaysia.

Di kota-kota tersebut ia menggalang dana dari para keturunan China untuk menjatuhkan Dinasti Qing, dinasti impor asal Manchuria yang berkuasa di China sejak 200 tahun lalu. Ia merilis obligasi yang dibayar saat Republik China kelak lahir. Dari luar negeri, ia membidani lahirnya sebuah bangsa.

Tiga prinsip yang diucapkannya di Brussels itu, Minzu, Mínquán, dan Mínshēng, adalah dasar filosofi negara, atau philosophische grondslag dalam istilah Bung Karno yang mengutipnya dalam pidato kelahiran Pancasila, untuk menjadikan China negara yang bebas, makmur, dan kuat.

Baca Juga: AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Prinsip Mínzú (nasionalisme) menggambarkan bangsa yang disatukan oleh tujuan. Dengan ini, Mínzú berarti kemerdekaan dari dominasi pihak lain. Untuk itu, semua etnis di China, terutama Han, Mongol, Tibet, Manchu, dan Uighur, harus disatukan untuk melawan imperalisme.

Mínquán (demokrasi) mewakili pembagian dua kekuatan, yaitu kekuatan politik dan kekuatan pemerintahan. Kekuatan politik adalah kekuatan seluruh rakyat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuatan pemerintahan adalah adalah kekuatan administrasi, diwakili eksekutif dan pengadilan.

Sementara Mínshēng (kesejahteraan) menggambarkan misi kesejahteraan sosial negara sekaligus kritik langsung terhadap praktik kapitalisme. Prinsip ini menunjukkan bagaimana Pemerintah China memajukan kesejahteraan umum demi kemajuan ekonomi rakyatnya.

Baca Juga: Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Dalam prinsip ini pula, ia memperkenalkan pajak tanah, yang sampai hari ini diberlakukan di Taiwan, juga di China sejak 2019. “Pajak ini satu-satunya cara mendukung pemerintah. Ini adalah pajak yang adil, masuk akal, dan merata, yang di atasnya kita akan temukan sistem baru kita,” katanya.

Memang, tak mudah menjadi pelarian politik. Beberapa kali ia mengorganisir pemberontakan di China, beberapa kali pula usaha tersebut gagal. Di luar negeri, ia harus selalu waspada. Mata-mata Kedutaan Besar China ada di mana-mana. Momentum kadang mengetuk pintu dengan lembutnya.

Seperti suatu pagi pada bulan Oktober 1911, ketika ia membaca koran di Perpustakaan San Francisco, dan matanya tertumbuk pada berita keberhasilan Pemberontakan Wuchang. Dan sejurus kemudian, sejumlah pendukungnya datang ke perpustakaan tersebut dengan tergesa.

Baca Juga: Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Di hadapan para pendukungnya, ia memerintahkan agar Huang Xing, komandan militernya di Hong Kong, dikabari untuk bertolak ke Wuchang. Ia sendiri memutuskan ke London, untuk menyetop pinjaman konsorsium bank terhadap proyek rel kereta di China yang melintasi Wuchang.

Setibanya di London, kepada para bankir itu ia meyakinkan bahwa pinjaman yang diajukan Dinasti Qing untuk proyek rel kereta di China senilai US$6 miliar tersebut akan digunakan untuk memerangi gerakan revolusi yang dipimpinnya, bukan untuk membangun rel. (yatsen.gov.tw)

Tak disangka, upayanya menyetop pinjaman itu berhasil. Kekuatan Dinasty Qing semakin lemah. Berita keberhasilan pemberontakan Wuchang juga telah tersebar ke seantero negeri. Gerakan itu menginspirasi pemberontakan lain. Lebih dari separuh provinsi telah membelot.

Baca Juga: DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Akhirnya, dimulailah Revolusi Xinhai yang menggulingkan Dinasti Qing di China. Menjelang Natal, Sun Yat-sen tiba di China. Ia dielu-elukan ribuan orang. Tak lama berselang, 16 dari 17 provinsi memilihnya sebagai Presiden. 1 Januari 1912, ia mendeklarasikan Republik China. (Bsi)

Topik : sun yat-sen, pajak, kutipan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

​​​​​​​Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pedoman Penghitungan Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai