Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Ekosistem Digital Dalam Negeri Perlu Terobosan Administrasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Ekosistem Digital Dalam Negeri Perlu Terobosan Administrasi

Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dengan paparannya. (tangkapan layar)

BANDUNG, DDTCNews – Sektor ekonomi digital domestik tidak butuh kebijakan pajak baru. Namun, butuh terobosan administrasi untuk mengompensasi praktik ekonomi yang berbeda ini.

Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan bahwa hakikatnya ekonomi digital adalah ekonomi konvensional yang bertransformasi menjadi digital. Untuk itu, tidak perlu ada kebijakan khusus.

"Membedakan kebijakan pajak untuk ekonomi digital dan ekonomi konvensional hanya akan menimbulkan diskriminasi. Keduanya harus diperlakukan sama untuk menciptakan level playing field. Hal yang diperlukan adalah dengan menggunakan terobosan administrasi baru," ujarnya dalam webinar Tax for Digital Transaction yang digelar Universitas Kristen Maranatha, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Bawono menambahkan ada beberapa resep yang diperlukan untuk melakukan terobosan administrasi ekonomi digital.

Pertama, pendekatan via engagement atau edukasi. Pemerintah dapat merangkul digital platform untuk bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada mitranya.

Kedua, terobosan dengan identifikasi dan profiling. Digital platform memiliki seluruh informasi penggunanya. Artinya, penting bagi otoritas menjalin kerja sama dengan digital platform agar otoritas pajak dapat mengakses data.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Ketiga, via skema potong pungut (potput) dan rezim simplifikasi. Pemerintah dapat menunjuk digital platform yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pemotong dan pemungut.

Saat ini potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Bahkan dalam pidatonya di Indonesia Digital Economy Summit 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan juga tercepat.

Menurut Bawono, ukuran pasar yang besar ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, seharusnya membuat pemerintah melihat sektor digital sebagai sebuah peluang.

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

"Kebijakan pemerintah sejauh ini lebih banyak memberikan ekosistem yang baik bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Contohnya pemberian tax holiday kepada 18 sektor industri pionir, salah satunya yang bergerak di ekonomi digital," kata Bawono.

Bawono melanjutkan berbagai digital platform di Indonesia bekerja dengan model bisnis yang berbeda-beda. Untuk itu penting memahami bagaimana model bisnis digital platform yang ada. Hal ini guna menentukan bagaimana perlakuan administrasi yang tepat untuk masing-masing digital platform.

Saat ini aturan pajak digital yang baru ada di Indonesia dimuat dalam PMK 48/2020 mengenai pengenaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Selain itu, konsensus pajak global masih akan menunggu kesepakatan OECD pada Oktober mendatang. (sap)

Baca Juga: Otoritas Tambah Diskon Pajak Atas Sumbangan, LSM Panen Untung

Topik : pajak digital, PSME, pajak elektronik, pajak internasional, ekonomi digital, bawono, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 23 September 2021 | 10:20 WIB
Pemberian peraturan khusus untuk ekonomi digital diperlukan karena akan memberikan asas keadilan bagi pedagang konvesional dan digital yang terus mengalami peningkatan
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 08:51 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Sambut Konsensus Global & Omzet UMKM Tidak Kena Pajak, Ini Videonya!

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak