Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pajak dan Retribusi Jadi Area Rawan Korupsi, Begini Strategi Pemda

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak dan Retribusi Jadi Area Rawan Korupsi, Begini Strategi Pemda

Ilustrasi.

GARUT, DDTCNews - Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyebutkan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu area rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Menurutnya, masih banyak area rawan korupsi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Risiko besar tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan tata cara pengelolaan keuangan daerah.

"Mari kita jadikan peringatan ini [koordinasi pengawasan intern] sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran, dan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dalam hal memerangi korupsi semua elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugasnya masing-masing," katanya dikutip pada Jumat (10/12/2021).

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Helmi menuturkan risiko tindak pidana korupsi pada sisi pendapatan adalah dalam pelaksanaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Peluang penyelewengan juga bisa terjadi saat dilakukan optimalisasi setoran pajak daerah.

Selain itu, area rawan korupsi antara lain saat perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan. Selanjutnya, wilayah rawan korupsi juga berlaku pada mekanisme pengawasan APIP dan manajemen ASN Pemkab Garut.

Risiko melakukan korupsi juga berlaku pada manajemen aset daerah, penyaluran hibah, dan bansos. Lalu, tata kelola keuangan desa juga muncul menjadi salah satu risiko tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Natsir Alwi mengatakan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Dia berharap agar setiap SKPD agar benar-benar memahami tugas dalam pengelolaan anggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Sekaligus kami juga mensosialisasikan dan mendukung program-program dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bahwa Kabupaten Garut siap untuk memberantas korupsi," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Program Bayar Pajak Tanpa Denda Dimulai
Topik : pajak daerah, retribusi, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, Garut

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 13:00 WIB
KOTA TANJUNGPINANG

Kejar Setoran, Jatuh Tempo Pembayaran PBB Dimajukan

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Jum'at, 13 Mei 2022 | 15:30 WIB
KOTA DENPASAR

Baru Awal Mei, Kota Ini Sudah Kantongi Penerimaan Pajak Rp150 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor