KOTA AMBON

Pajak Air Tanah Jadi Persoalan, DPRD Minta Hal Ini

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 28 Juli 2020 | 16:45 WIB
Pajak Air Tanah Jadi Persoalan, DPRD Minta Hal Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

AMBON, DDTCNews—Komisi II DPRD Kota Ambon mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) Kota Ambon untuk memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi antara Komisi II DPRD Kota Ambon bersama dengan BPPR Kota Ambon. Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jafry Taihuttu mengatakan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti peraturan daerah yang selama 2 tahun terakhir tidak berjalan.

“Pajak air bawah tanah tidak berjalan sesuai dengan peraturan gubernur. Untuk itu, kepada seluruh wajib pajak di Kota Ambon, pemungutan pajak air bawah tanah akan berjalan karena regulasinya sudah siap,” kata Jafry, Kamis (23/7/2020).

Baca Juga:
Cirebon Punya Tarif Baru Pajak Daerah, Simak Lengkapnya di Sini

Komisi II DPRD Kota Ambon, sambung Jafry, telah meminta BPPRD Kota Ambon untuk menyosialisasikan landasan hukum yang mengatur pemungutan pajak air bawah tanah kepada seluruh wajib pajak air bawah tanah.

Komisi II menyoroti pajak air bawah tanah karena merupakan salah satu jenis pajak daerah yang masih terkendala dalam pemungutannya. Contoh, kapal yang berlabuh di pelabuhan Ambon, tetapi pemerintah kota selama ini tidak mendapatkan manfaat apapun.

“Oleh sebab itu, dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang sudah ada, harus kita pakai untuk memungut pajak,” ujarnya.

Baca Juga:
Wah! Ternyata Air Mineral dalam Kemasan Sempat Kena Pajak Barang Mewah

Jafry menambahkan hasil pemungutan pajak air tanah nantinya juga dapat digunakan untuk reboisasi maupun rehabilitasi. Dengan demikian, Kota Ambon akan terhindar dari masalah keterbatasan air tanah.

“Hal ini mesti didorong, meski ada pandemi tetapi kita tetap evaluasi. Dampaknya bukan saja untuk orientasi pendapatan tetapi juga pengendalian penggunaan air secara berlebihan,” tutur Jafry dikutip dari beritabeta.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:30 WIB KOTA SURABAYA

Rayakan HUT ke-731, Pemkot Adakan Pemutihan Pajak

Rabu, 28 Februari 2024 | 14:00 WIB PAJAK DAERAH

Tingkatkan Kepastian Belanja APBD, Pemda Harus Punya Database Pajak

Rabu, 28 Februari 2024 | 13:00 WIB KOTA SEMARANG

Ketentuan Terbaru Tarif Pajak Daerah di Kota Semarang, Cek di Sini

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Surat Tagihan Pajak (STP)? Sebelum Bayar, Buat Ini Dulu

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Didukung 33 Negara, RI Targetkan Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Bujangan

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Bercerita, Sekarang Susah Cari Impor Beras

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:11 WIB PENERIMAAN PAJAK

Sempat Kontraksi, DJP Siapkan Strategi Ini untuk Optimalkan Penerimaan