BERITA TERKINI
Ilustrasi.Pelanggan berjalan di toko pengecer mode cepat Uniqlo pada hari pembukaannya di distrik perbelanjaan Sanlitun di Beijing, China, Sabtu (6/11/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter/AWW/sa.
BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China berencana menganggarkan belanja perpajakan senilai ¥7,6 triliun atau setara dengan Rp941 triliun selama 5 tahun ke depan untuk menggeliatkan kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan China Liu Kun mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan dukungan kebijakan pajak untuk usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19. Tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan belanja perpajakan hingga ¥1 triliun.
"Kami akan menerapkan diskon pajak dengan anggaran lebih besar. Harapannya, ini dapat kembali menghidupkan pelaku usaha," katanya seperti dilansir Ecns, Kamis (30/12/2021).
Tahun depan, lanjut Liu Kun, pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan diskon pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memperbanyak bantuan untuk UKM, memberikan jaminan pembiayaan bagi UKM, dan membangun wilayah percontohan keuangan inklusif.
Menkeu menilai kebijakan keringanan pajak masih diperlukan lantaran tekanan terhadap keuangan dan pasar China masih akan dirasakan pada 2022. Untuk itu, kebijakan diarahkan untuk menaikkan konsumsi dan aktivitas ekonomi.
Liu Kun bahkan mengarahkan otoritas pajak untuk terlibat dalam upaya menjaga stabilitas keuangan China. Pada saat bersamaan, otoritas pajak juga harus mampu memperkuat koordinasi antar instansi dan efektivitas administrasi pajak.
Untuk diketahui, belanja perpajakan senilai ¥7,6 triliun untuk lima tahun ke depan merupakan bagian dari kebijakan jangka menengah pemerintah. Kebijakan tersebut dinamakan Rencana Lima Tahun Ketiga Belas.
Dari kerangka kebijakan tersebut, pemerintah berharap beban perusahaan dan usaha kecil dapat dikurangi sehingga perbaikan struktur ekonomi, konsumsi penduduk, dan perluasan lapangan kerja di China dapat berjalan optimal. (rizki/rig)
