Berita
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

P3B sebagai Sumber Hukum Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
P3B sebagai Sumber Hukum Pajak

SUATU perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) akan dianggap sebagai sumber hukum di suatu negara harus melalui proses ratifikasi atau pengesahan. Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar ketentuan hukum perjanjian internasional di masing-masing negara yang mengadakan perjanjian.

Di banyak negara, proses ratifikasi P3B harus melalui persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Ketika P3B sudah diratifikasi oleh suatu negara maka harus diberitahukan kepada negara mitranya.

Pada umumnya, ratifikasi P3B di banyak negara dilakukan melalui persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen seperti yang dilakukan oleh negara Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Luxemburg, Jerman, Austria, Meksiko, Belanda, Finlandia, Yunani, Spanyol, Swedia, dan Norwegia.

Baca Juga: Protes Kebijakan Israel, Warga Palestina Tolak Bayar Pajak

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi P3B tidak melalui persetujuan oleh DPR, tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR.

Pengesahan P3B yang tidak melalui persetujuan DPR ini sebenarnya tidak sesuai dengan semangat Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Apabila terdapat benturan antara P3B dan undang-undang pajak domestik terhadap ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama maka yang diberlakukan adalah ketentuan P3B. Alasannya:

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Rp2.064 Triliun

Pertama, P3B adalah perjanjian internasional yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang tunduk dengan hukum perjanjian internasional. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam P3B harus dilaksanakan dengan niat baik (good faith).

Kedua, P3B merupakan rekonsiliasi antara ketentuan perundang-undangan domestik masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Selain itu, tujuan dari P3B adalah untuk membatasi ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan pajak domestik masing-masing negara.

Ketiga, P3B adalah bentuk kompromi masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Oleh karena merupakan sebuah kompromi, apabila terjadi benturan ketentuan, tentunya P3B yang lebih diutamakan.

Baca Juga: Wow, Pemerintah Siapkan Insentif Diskon Pajak PBB Hingga 90%

Keempat, P3B pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat spesialis terhadap ketentuan perpajakan dari negara yang mengadakan perjanjian. Jadi, berdasarkan prinsip ”lex specialis derogat legi generali”, kedudukan P3B berada di atas ketentuan perpajakan domestik.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 26 Mei 2020 | 12:08 WIB
THAILAND
Jum'at, 22 Mei 2020 | 14:04 WIB
ANALISIS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:28 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:04 WIB
KEPABEANAN