FILIPINA

Otoritas Pajak Ini Intensifkan Pengawasan kepada WP Menengah dan Besar

Dian Kurniati
Minggu, 09 Oktober 2022 | 08.30 WIB
Otoritas Pajak Ini Intensifkan Pengawasan kepada WP Menengah dan Besar

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Otoritas pajak Filipina, Bureau of Internal Revenue (BIR) menyatakan bakal mengoptimalkan penerimaan melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak menengah dan besar.

Komisioner BIR Lilia Catris Guillermo mengatakan setiap kebijakan perpajakan selalu diarahkan agar berpihak kepada wajib pajak kecil. Menurutnya, hal itu dilakukan agar wajib pajak kecil memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya.

"Kami akan benar-benar fokus pada wajib pajak besar dan menengah. Sementara itu, ketentuan untuk wajib pajak kecil justru akan disederhanakan," katanya dalam rapat bersama DPD, dikutip pada Minggu (9/10/2022).

Guillermo menuturkan otoritas telah membuat pengelompokan wajib pajak menjadi kecil, menengah, dan besar untuk mempermudah pengawasan. Dalam praktiknya, pengawasan akan lebih gencar dilakukan terhadap kelompok wajib pajak menengah dan besar.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya membentuk ekosistem yang mendukung pengembangan usaha kecil di Filipina. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak akan menghambat pelaku usaha kecil dengan pajak yang memberatkan.

"Kami akan memberi pelayanan yang baik sehingga bisnis mereka akan tumbuh, baru kemudian kami dapat mengenakan pajak kepada mereka," ujarnya.

Pembahasan mengenai kelompok wajib pajak tersebut bermula dari pandangan anggota DPD Rafael T. Tulfo. Menurutnya, kebijakan pajak harus lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan sektor informal.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan perpajakan sehingga tidak membebani masyarakat miskin.

"Prinsip dasar perpajakan adalah keadilan sehingga tidak benar jika wajib pajak kecil dikejar-kejar untuk membayar pajak," ujarnya seperti dilansir bworldonline.com.

Di sisi lain, Tulfo meminta otoritas menutup semua celah penghindaran pajak karena akan merugikan negara. Misal, dengan cara menindak seluruh pengusaha minyak yang terindikasi melakukan bisnis ilegal.

Pekan lalu, Guillermo juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengejar pelaku penghindaran pajak dalam underground economy. Sasarannya antara lain penyelundup BBM dan rokok ilegal. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.