REPUBLIK CEKO

Otoritas Ini Bakal Hentikan Pemungutan Windfall Tax atas Laba Bank

Muhamad Wildan | Jumat, 01 Maret 2024 | 15:00 WIB
Otoritas Ini Bakal Hentikan Pemungutan Windfall Tax atas Laba Bank

Ilustrasi.

PRAHA, DDTCNews - Pemerintah Republik Ceko berencana menghentikan pemungutan windfall tax mulai tahun depan.

Menteri Keuangan Zbynek Stanjura mengatakan pemungutan windfall tax perlu dihentikan setahun lebih cepat guna merespons perkembangan ekonomi terkini.

"Dalam pembahasan di internal pemerintah, saya telah mengusulkan agar kita tidak lagi mengenakan pajak ini pada 2025," katanya dikutip dari zawya.com, Jumat (1/3/2024).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Sebagai informasi, Republik Ceko telah menetapkan undang-undang yang menjadi landasan untuk memberlakukan windfall tax dengan tarif sebesar 60% pada 2023 hingga 2025.

Penerimaan pajak yang terkumpul dari penerapan windfall tax pada 2023 tercatat mencapai CZK39,1 miliar atau sekitar Rp26,1 triliun.

Penerimaan negara yang didapat dari windfall tax pada tahun ini diperkirakan mencapai CZK17 miliar atau Rp11,3 triliun, atau lebih rendah dari yang diekspetasikan oleh pemerintah ketika merancang undang-undang windfall tax.

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Dalam undang-undang windfall tax yang ditetapkan oleh Republik Ceko, windfall tax diberlakukan atas excessive profit yang diterima sektor energi dan perbankan.

Windfall tax berlaku atas perusahaan perbankan dengan net interest income di atas CZK6 miliar pada 2021. Windfall tax hanya dikenakan atas bagian laba yang 20% lebih tinggi dari rata-rata laba perbankan pada 2018 hingga 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M