Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

'Orang Kaya Seperti Saya Bisa Membayar Pajak Lebih Sedikit'

A+
A-
3
A+
A-
3
'Orang Kaya Seperti Saya Bisa Membayar Pajak Lebih Sedikit'

CEO of Berkshire Hathaway Inc Warren Buffett. (Foto: Rick Wilking/Reuters/nbcnews.com)

KALIMAT itu dikatakannya dalam artikel di Harian New York Times, Stop Coddling the Super-Rich, 11 Agustus 2011. Dalam artikel tersebut, salah satu orang terkaya di dunia itu mengkritik dengan lugas dan tegas, bagaimana pemerintah memperlakukannya dengan mengenakan pajak yang rendah.

“Tahun lalu tagihan pajak saya US$6.938.744. Kedengarannya seperti banyak uang. Namun, itu hanya 17,4% dari penghasilan kena pajak saya—dan itu persentase yang lebih rendah dari yang dibayarkan 20 orang lain di kantor kami, yang berkisar 33%-41%, dan rata-rata 36%,” tulisnya.

Tak pelak, pada periode pertama Pemerintahan Obama itu, artikel itu pun meledak. Tidak pernah ada dalam sejarah, di negara manapun, seorang miliarder mengatakan pajak yang dibebankan negara padanya terlalu sedikit ketimbang yang dibebankan pada warga berpendapatan lebih rendah.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Pada bulan yang sama, jelang pembahasan APBN Amerika Serikat (AS) 2012, muncul gerakan We are the 99%. Ini gerakan sipil yang berangkat dari kegelisahan ketidaksetaraan kekayaan di AS, dengan konsentrasi kekayaan pada 1% populasi. Gerakan yang kemudian meluas ke berbagai negara.

“Para pemimpin kami meminta ‘pengorbanan bersama’. Tetapi saat mengajukan permintaan, mereka menyelamatkan saya... Saya dan teman-teman telah cukup lama dimanja Kongres yang ramah kepada miliarder. Sudah waktunya pemerintah kita serius tentang ‘pengorbanan bersama’,” tulisnya.

Gagasan menaikkan tarif pajak orang super kaya itu mendapat dukungan luas. Paul Krugman, ekonom pemenang Nobel, menulis di New York Times, pajak rendah kepada orang sangat kaya tidak dapat dipertahankan. Karena itu, tidak ada alasan nyata bagi AS untuk tidak menaikkan tarif pajak.

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Tax Foundation, lembaga thik tank perpajakan di AS, memperkirakan negara akan beroleh tambahan US$36,7 miliar per tahun jika reformasi pajak itu dijalankan,. Begitu pula dengan Citizens for Tax Justice, menyatakan perubahan tersebut akan menambah kas negara US$50 miliar per tahun.

Mendengar berbagai aspirasi itu, pemimpin mayoritas Senat Harry Mason Reid (Partai Demokrat) lalu mengusulkan pajak tambahan 5,6% kepada setiap orang yang menghasilkan lebih dari US$1 juta setahun untuk membiayai stimulus baru Pemerintahan Obama. Sayang, usulan itu ditolak.

Sebulan berikutnya, 19 September 2011, Presiden Obama dalam pidatonya tentang pertumbuhan ekonomi dan pengurangan utang di Gedung Putih, mengungkapkan dukungannya kepada gagasan pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada para miliarder AS..

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

“..Keluarga kelas menengah tidak boleh membayar pajak lebih tinggi dari jutawan dan miliarder. Itu sangat mudah. Sulit membantahnya. Sekretaris Warren Buffett seharusnya tidak membayar tarif pajak yang lebih tinggi daripada Warren Buffett. Tak ada pembenaran untuk itu,” kata Presiden.

Warren Edward Buffett (91), penulis artikel populer itu, adalah CEO Berkshire Hathaway, raksasa investasi terkemuka. Kekayaan bersihnya tahun itu lebih dari US$32 miliar, dan lompat nyaris 3 kali lipat pada 2020 menjadi US$86 miliar hingga menjadikannya orang terkaya keempat di dunia.

Buffett lahir di Omaha, Nebraska, AS. Dia masuk ke Wharton School Universitas Pennsylvania pada 1947, sebelum pindah ke dan lulus dari Universitas Nebraska. Lalu sembari bekerja, ia nyambi kuliah di Columbia Business School dan New York Institute of Finance.

Baca Juga: 'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Pada 2009, ia mendirikan The Giving Pledge bersama Bill Gates bersama sejumlah miliarder lainnya, dan berjanji memberikan setidaknya setengah dari kekayaan mereka untuk yayasan tersebut. Buffet sendiri sebelumnya adalah penyumbang tetap untuk Bill & Melinda Gates Foundation.

Aturan Buffett atau Buffet Rule menerapkan tarif pajak minimum lebih tinggi untuk pembayar pajak dalam kelompok berpendapatan tertinggi, untuk memastikan mereka tidak membayar persentase pendapatan pajak lebih rendah daripada warga negara lain yang kurang makmur.

Pada Januari 2012, Gedung Putih menjadikan Aturan Buffet itu pedoman untuk memastikan warga berpenghasilan lebih dari US$1 juta setahun membayar tarif pajak efektif minimum 30%. Aturan ini tidak masuk dalam APBN AS 2012, tetapi diajukan sebagai RUU Hak Bagi Hasil ke Senat.

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Lalu bagaimana akhir Buffet Rule ini? Anda benar. Ending-nya antiklimaks. Pada 16 April 2012, RUU Hak Bagi Hasil itu hanya mendapatkan 51 suara dari 60 yang dibutuhkan. Para senator Partai Republik, yang disebut Buffet ramah kepada miliarder, sukses menghentikan perjalanan RUU itu. (Bsi)

Topik : warrent buffet, kutipan pajak, kutipan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Januari 2020 | 18:21 WIB
DENG XIAOPING:

'Tak Masalah Mau Kucing Kuning atau Hitam'

Kamis, 19 Desember 2019 | 16:02 WIB
SUTAN SJAHRIR:

'Negara Harus Membuat Aturan Pajak Progresif'

Jum'at, 08 November 2019 | 17:00 WIB
HO CHI MINH:

'Mereka Menerapkan Pajak yang Ngawur'

Jum'at, 25 Oktober 2019 | 15:58 WIB
BOEDIONO:

'Ekonomi Bukan Sekadar Kurva dan Dalil'

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final