Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

OECD: Pandemi Covid-19 Buka Ruang Reformasi Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
OECD: Pandemi Covid-19 Buka Ruang Reformasi Pajak

Laporan bertajuk Perspectives on Global Development 2021: From Protest to Progress? yang dipublikasikan OECD. 

PARIS, DDTCNews – Pandemi Covid-19 dinilai akan membuka ruang bagi setiap negara untuk mereformasi sistem pajaknya.

Dalam laporan bertajuk Perspectives on Global Development 2021: From Protest to Progress? yang dipublikasikan OECD, terdapat 4 alasan krisis pandemi Covid-19 dapat memfasilitasi tercapainya suatu pakta fiskal (fiscal pact).

"Pertama, krisis membuat reformasi struktural makin mudah. Hal ini terbukti di negara-negara OECD pada masa pascakrisis finansial 2008," tulis OECD dalam laporan terbaru tersebut, dikutip pada Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Kedua, pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya peran public goods dan vitalnya peran negara di tengah krisis. Ketiga, pandemi menunjukkan pentingnya peran kebijakan pajak dalam merespons krisis. Keempat, pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya sistem pajak dalam memberikan dukungan terhadap sektor bisnis dan individu.

Kenaikan penerimaan melalui reformasi pajak adalah keputusan yang selalu menimbulkan kontroversi dalam tataran politik. Kontestasi politik atas kebijakan pajak adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Setiap kelompok masyarakat akan selalu memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk kebijakan pajak yang tepat.

Suatu reformasi pajak memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diberlakukan secara komprehensif. Diperlukan komitmen dari pimpinan pada setiap periode pemerintahan agar tujuan reformasi pajak yang telah dicanangkan dapat dicapai.

Baca Juga: Hitung-hitungan Pilar 1 di Indonesia, Untung atau Buntung?

Oleh karena itu, konsensus dan dukungan yang kuat dari setiap golongan masyarakat sangat diperlukan agar reformasi pajak yang direncanakan dapat dicapai.

"Pakta fiskal yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dan mencerminkan pemahaman bersama mengenai pentingnya reformasi akan memberikan landasan yang kuat atas program reformasi pajak," tulis OECD.

Seperti diketahui, Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang mengupayakan reformasi pajak di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Reformasi pajak melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan dapat memperluas basis pajak, menjawab tantangan terhadap daya saing, mengurangi distorsi dan pengecualian pajak yang berlebihan, dan memperbaiki progresivitas pajak.

Baca Juga: G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Dalam RUU KUP, beberapa kebijakan perpajakan yang diusulkan antara lain pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN, pengenaan PPN multitarif, dan penambahan lapisan penghasilan kena pajak dalam ketentuan PPh OP.

Ada pula penerapan alternative minimum tax (AMT) dan general anti avoidance rule (GAAR) untuk mencegah praktik pengelakan pajak, penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, perluasan objek cukai, hingga pengenaan pajak karbon. Simak beberapa bahasan mengenai revisi UU KUP di sini. (kaw)

Baca Juga: Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia
Topik : OECD, pandemi, Covid-19, reformasi pajak

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Rabu, 15 September 2021 | 07:30 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Selasa, 14 September 2021 | 21:07 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20 Indonesia, Sri Mulyani: Isu Pajak Jadi Menu Utama

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan