Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Klaim Konsensusnya akan Tambah Penerimaan Pajak US$100 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Klaim Konsensusnya akan Tambah Penerimaan Pajak US$100 Miliar

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews—Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengklaim solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan pajak digital dalam forum negosiasi OECD akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak secara global sebesar 4% atau setara dengan US$100 miliar per tahun.

Klaim tersebut disandarkan pada analisis ekonomi atas efek gabungan solusi Pilar Satu dan Pilar Dua dalam negosiasi OECD, yaitu di mana pajak harus dibayar (nexus), laba yang dikenakan pajak (alokasi laba) dan pajak minimum untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS).

“Analisis ini mencakup data dari lebih dari 200 yurisdiksi, termasuk semua anggota Kerangka Kerja Inklusif, dan lebih dari 27.000 perusahaan multinasional. Asumsi dalam analisis pendahuluan bersifat ilustratif dan tidak bertendensi untuk mengambil kebijakan,” ungkap OECD, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20 di Riyadh, Menkeu AS Bakal Bahas Masalah Pajak

OECD menyebutkan tambahan penerimaan pajak senilai hampir Rp1.400 triliun itu secara umum sama bila dibagi ke semua negara, baik negara berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah. Lembaga ini tidak tidak memberikan estimasi tambahan penerimaan untuk negara tertentu.

Namun, aturan yang sedang dalam proses konsensus tersebut diyakini akan memukul negara suaka pajak, tempat perusahaan multinasional penyedia layanan digital memarkir keuntungannya di luar jangkauan otoritas pajak.

Analisis OECD tersebut dirilis hanya beberapa pekan setelah negara anggota OECD menegaskan kembali komitmen mencapai solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi, dan akan terus bekerja menuju kesepakatan pada akhir 2020.

Baca Juga: Uni Eropa Desak G20 Prioritaskan Isu Pajak Digital Tahun Ini

Kerangka Kerja Inklusif BEPS, yang menyatukan 137 negara dan yurisdiksi pada posisi setara untuk negosiasi multilateral peraturan pajak internasional, telah memutuskan bergerak maju dengan negosiasi dua pilar untuk mengatasi tantangan pajak digital pada pertemuan 29-30 Januari 2020.

Seluruh peserta sepakat akan mengejar konsensus pemajakan digital. Sebab, tanpa konsensus itu, makin banyak negara melakukan aksi sendiri memungut pajak digital. Hal ini memicu ketegangan dengan Washington, yang mengatakan pungutan itu mendiskriminasi perusahaan Amerika Serikat.

“Kegagalan untuk mencapai solusi berbasis konsensus akan mengarah pada langkah-langkah sepihak dan ketidakpastian yang lebih besar,” kata Kepala Kebijakan dan Statistik Pajak OECD David Bradbury, yang mempresentasikan hasil studi OECD.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research: Pemerintah Punya 4 Opsi Kebijakan Pajak

Analisis ekonomi dan penilaian dampak proposal Pilar Satu dan Pilar Dua itu dilakukan untuk menginformasikan keputusan penting tentang desain dan parameter reformasi pajak yang akan disepakati anggota Kerangka Kerja Inklusif BEPS, sebagai bagian dari negosiasi di OECD. (Bsi)

“Analisis ini mencakup data dari lebih dari 200 yurisdiksi, termasuk semua anggota Kerangka Kerja Inklusif, dan lebih dari 27.000 perusahaan multinasional. Asumsi dalam analisis pendahuluan bersifat ilustratif dan tidak bertendensi untuk mengambil kebijakan,” ungkap OECD, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20 di Riyadh, Menkeu AS Bakal Bahas Masalah Pajak

OECD menyebutkan tambahan penerimaan pajak senilai hampir Rp1.400 triliun itu secara umum sama bila dibagi ke semua negara, baik negara berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah. Lembaga ini tidak tidak memberikan estimasi tambahan penerimaan untuk negara tertentu.

Namun, aturan yang sedang dalam proses konsensus tersebut diyakini akan memukul negara suaka pajak, tempat perusahaan multinasional penyedia layanan digital memarkir keuntungannya di luar jangkauan otoritas pajak.

Analisis OECD tersebut dirilis hanya beberapa pekan setelah negara anggota OECD menegaskan kembali komitmen mencapai solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi, dan akan terus bekerja menuju kesepakatan pada akhir 2020.

Baca Juga: Uni Eropa Desak G20 Prioritaskan Isu Pajak Digital Tahun Ini

Kerangka Kerja Inklusif BEPS, yang menyatukan 137 negara dan yurisdiksi pada posisi setara untuk negosiasi multilateral peraturan pajak internasional, telah memutuskan bergerak maju dengan negosiasi dua pilar untuk mengatasi tantangan pajak digital pada pertemuan 29-30 Januari 2020.

Seluruh peserta sepakat akan mengejar konsensus pemajakan digital. Sebab, tanpa konsensus itu, makin banyak negara melakukan aksi sendiri memungut pajak digital. Hal ini memicu ketegangan dengan Washington, yang mengatakan pungutan itu mendiskriminasi perusahaan Amerika Serikat.

“Kegagalan untuk mencapai solusi berbasis konsensus akan mengarah pada langkah-langkah sepihak dan ketidakpastian yang lebih besar,” kata Kepala Kebijakan dan Statistik Pajak OECD David Bradbury, yang mempresentasikan hasil studi OECD.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research: Pemerintah Punya 4 Opsi Kebijakan Pajak

Analisis ekonomi dan penilaian dampak proposal Pilar Satu dan Pilar Dua itu dilakukan untuk menginformasikan keputusan penting tentang desain dan parameter reformasi pajak yang akan disepakati anggota Kerangka Kerja Inklusif BEPS, sebagai bagian dari negosiasi di OECD. (Bsi)

Topik : OECD, pajak digital, analisis OECD, konsensus pajak digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Kamis, 07 September 2017 | 15:46 WIB
ESTONIA
Selasa, 18 April 2017 | 13:51 WIB
PRANCIS
Selasa, 04 Juli 2017 | 11:02 WIB
THAILAND
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG