Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

OECD Klaim Konsensusnya akan Tambah Penerimaan Pajak US$100 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Klaim Konsensusnya akan Tambah Penerimaan Pajak US$100 Miliar

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews—Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengklaim solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan pajak digital dalam forum negosiasi OECD akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak secara global sebesar 4% atau setara dengan US$100 miliar per tahun.

Klaim tersebut disandarkan pada analisis ekonomi atas efek gabungan solusi Pilar Satu dan Pilar Dua dalam negosiasi OECD, yaitu di mana pajak harus dibayar (nexus), laba yang dikenakan pajak (alokasi laba) dan pajak minimum untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS).

“Analisis ini mencakup data dari lebih dari 200 yurisdiksi, termasuk semua anggota Kerangka Kerja Inklusif, dan lebih dari 27.000 perusahaan multinasional. Asumsi dalam analisis pendahuluan bersifat ilustratif dan tidak bertendensi untuk mengambil kebijakan,” ungkap OECD, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: Kena Pajak Layanan Digital, Perusahaan Ini Tak Bebankan ke Pelapak

OECD menyebutkan tambahan penerimaan pajak senilai hampir Rp1.400 triliun itu secara umum sama bila dibagi ke semua negara, baik negara berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah. Lembaga ini tidak tidak memberikan estimasi tambahan penerimaan untuk negara tertentu.

Namun, aturan yang sedang dalam proses konsensus tersebut diyakini akan memukul negara suaka pajak, tempat perusahaan multinasional penyedia layanan digital memarkir keuntungannya di luar jangkauan otoritas pajak.

Analisis OECD tersebut dirilis hanya beberapa pekan setelah negara anggota OECD menegaskan kembali komitmen mencapai solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi, dan akan terus bekerja menuju kesepakatan pada akhir 2020.

Baca Juga: Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Kerangka Kerja Inklusif BEPS, yang menyatukan 137 negara dan yurisdiksi pada posisi setara untuk negosiasi multilateral peraturan pajak internasional, telah memutuskan bergerak maju dengan negosiasi dua pilar untuk mengatasi tantangan pajak digital pada pertemuan 29-30 Januari 2020.

Seluruh peserta sepakat akan mengejar konsensus pemajakan digital. Sebab, tanpa konsensus itu, makin banyak negara melakukan aksi sendiri memungut pajak digital. Hal ini memicu ketegangan dengan Washington, yang mengatakan pungutan itu mendiskriminasi perusahaan Amerika Serikat.

“Kegagalan untuk mencapai solusi berbasis konsensus akan mengarah pada langkah-langkah sepihak dan ketidakpastian yang lebih besar,” kata Kepala Kebijakan dan Statistik Pajak OECD David Bradbury, yang mempresentasikan hasil studi OECD.

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Analisis ekonomi dan penilaian dampak proposal Pilar Satu dan Pilar Dua itu dilakukan untuk menginformasikan keputusan penting tentang desain dan parameter reformasi pajak yang akan disepakati anggota Kerangka Kerja Inklusif BEPS, sebagai bagian dari negosiasi di OECD. (Bsi)

Topik : OECD, pajak digital, analisis OECD, konsensus pajak digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 24 Juli 2020 | 16:30 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 24 Juli 2020 | 13:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 23 Juli 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Juli 2020 | 16:45 WIB
LAPORAN OECD
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK