Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Akhiri Tax Treaty dengan Portugal

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Akhiri Tax Treaty dengan Portugal

HELSINKI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Finlandia dikabarkan akan menyarankan dewan parlemennya untuk mengakhiri perjanjian pajak (tax treaty) tahun 1970 dengan Portugal. Kabarnya, Pemerintah Finlandia akan mengakhiri hal itu mulai 1 Januari 2019.

Menteri Keuangan Finlandia Petteri Orpo mengatakan rencana untuk mengakhiri perjanjian pajak Finlandia danPortugal itu karena perjanjian tersebut membatasi hak Finlandia memajaki pensiunan tertentu dan memajaki pendapatan dari sewa maupun penjualan apartemen yang ada di Finlandia.

“Pemerintah Finlandia akan tetap mengakhiri tax treaty dengan Portugal walaupun aturan tax treaty sebagai penggantinya belum diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2019,” tuturnya kepada pers, Senin (23/4).

Baca Juga: Kejar Carbon Neutrality, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pajak Karbon

Saat ini, Pemerintah Finlandia dan Portugal telah sepakat untuk merancang dan bernegosiasi aturan perjanjian pajak terbaru gunamengatasi persoalan yang terjadi pada tahun 2019. Petteri menyatakan negosiasi atas perjanjian terbaru berjalan dalam semangat kooperatif.

“Saya harap perjanjian terbaru bisa diadopsi oleh Portugal pada waktunya, sehingga kami akan memiliki perjanjian pajak yang baru pada saat perjanjian pajak sebelumnya diakhiri pada awal tahun 2019,” paparnya.

Meski negosiasi berjalan lancar, Pemerintah Portugal masih belum mengajukan perjanjian pajak terbaru sebagai pengganti aturan sebelumnya. Pemerintah Finlandia pun meminta Portugis agar mengajukan perjanjian pajak terbaru tidak lebih dari 30 hari sebelum akhir tahun kalender 2018.

Baca Juga: Unik! Begini Cara Finlandia Ajak Warganya Patuh Bayar Pajak

Apabila tenggat tersebut terlewati, maka hukum domestik yang akan berlaku untuk perjanjian tersebut, yang sekaligus akan mengakhiri perjanjian tersebut. Terlebih, potensi terjadinya pemajakan berganda akan semakin besar antara kedua negara tersebut. (Amu/ Gfa)

Topik : tax treaty, finlandia, portugal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Mei 2021 | 10:01 WIB
FINLANDIA

Pemerintah Bakal Cabut Fasilitas Pembebasan PPN Impor

Selasa, 27 April 2021 | 11:00 WIB
FINLANDIA

Gugatan Dikabulkan, Data Pajak Ribuan Orang Kaya Dibuka ke Publik

Kamis, 22 April 2021 | 09:00 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY

P3B Dimodifikasi Lewat MLI, Dirjen Pajak Terbitkan 21 Surat Edaran

Senin, 19 April 2021 | 16:37 WIB
PORTUGAL

Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif dan Jenis Pajak Baru

berita pilihan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR