Negara Bagian Ini Pungut Pajak Pertanian, Pedagang Ajukan Protes

JHARKHAND, DDTCNews – Organisasi perdagangan terkait dengan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, penggilingan padi, dan lain sebagainya mengajukan protes terhadap pemberlakuan pajak baru atas pertanian.

Berbagai organisasi perdagangan mempertanyakan langkah Pemerintah Jharkhand untuk mengenakan pajak atas produk pertanian. Organisasi-organisasi tersebut tidak setuju pemerintah negara bagian India tersebut mengenakan pajak baru atas sektor pertanian.

“Jharkhand adalah negara pertambangan sehingga rencana pengenaan pajak pertanian baru tidak sesuai dengan negara di mana pertanian bukanlah pekerjaan utama,” jelas para pedagang dikutip dari dailypioneer.com, Kamis (28/4/2022).

Merujuk pada Undang-Undang Agricultural Produce and Livestock Marketing (APLM), produk pertanian dikenakan pajak sebesar 2% di negara bagian Jharkhand. Namun, ketentuan itu mendapat protes keras khususnya dari para pedagang.

Para pedagang menyebutkan sektor utama di Jharkhand ialah pertambangan dan bukan pertanian. Oleh sebab itu, tidak lazim bagi pemerintah negara bagian mengenakan pajak baru atas sektor pertanian.

Pedagang pun menuntut penarikan keputusan untuk menerapkan pajak pertanian di negara bagian. Para pedagang menggelar protes dengan tidak menjual lagin biji-bijian dan makanan lainnya dari gerobak dagangan mereka.

Ketua Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries (FJCCI) Dheeraj Taneja menilai pemungutan pajak tersebut sesungguhnya dilakukan untuk memperkuat sistem pasar. Namun, ia menyayangkan masih buruknya kondisi infrastruktur pasar. (rig)