Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menyoal Desain dan Implementasi Kebijakan Pajak

A+
A-
13
A+
A-
13
Menyoal Desain dan Implementasi Kebijakan Pajak

DALAM APBN 2020, penerimaan perpajakan menjadi penyumbang belanja negara terbesar, yaitu 73,44%. Artinya, kebutuhan untuk menjalankan roda pemerintahan mayoritas didanai pajak. Menjadi tulang punggung APBN, berarti penerimaan pajak harus mampu meningkat secara berkelanjutan.

Karena itu, kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan hal utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, saat ini tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari tax ratio Indonesia 2018 yang hanya mencapai 11,5%.

Beberapa tahun terakhir, perbaikan terus dilakukan. Selain peningkatan kredibilitas sumber daya manusia sebagai pelayan pajak, tuntutan reformulasi regulasi dan perbaikan informasi dan teknologi menjadi sangat penting agar pemungutan pajak bisa lebih efektif dan efisien.

Berbagai upaya yang dilakukan selama ini bersifat reguler dan insidental. Aturan yang insidental antara lain peraturan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2013 dan 2018, sunset policy dan tax amnesty, hingga perjanjian pajak dengan berbagai negara di dunia.

Kebijakan insidental ini terlihat lebih berhasil ketimbang kebijakan reguler. Namun, kebijakan insidental ini tidak berdampak positif pada kebijakan reguler, seperti partisipasi wajib pajak (WP) dalam tax amnesty tidak berdampak pada kepatuhan pada tahun-tahun setelah tax amnesty.

Tiga Program
UNTUK itu, desain kebijakan harus mendorong program reguler yang ditetapkan. Paling tidak ada 3 program reguler, yaitu integrasi database Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sinergi pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kepatuhan, dan penurunan tarif.

Memiliki NIK menjadi hak utama setiap warga negara hingga ia dapat mengakses berbagai fasilitas negara, seperti memperoleh dokumen kewarganegaraan, kesehatan, perbankan, juga kekayaaan. Menjadi anomali ketika hal itu bisa didapatkan tanpa didahului kewajiban, yaitu membayar pajak.

Faktanya, dua hal ini dipisahkan secara tegas. Warga negara bisa tetap mengakses berbagai fasilitas itu tanpa memiliki NPWP. Karena itu, NIK dan NPWP perlu diintegrasikan, sehingga setiap warga negara yang meraih penghasilan, wajib memberikan notifikasi pada kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, integrasi NIK dan NPWP ini akan memudahkan sekaligus menyederhanakan sistem pajak. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang memiliki penghasilan tetapi tidak memiliki NPWP, sehingga terbebas dari seluruh kewajiban perpajakannya.

Dominasi Pusat
UNTUK sinergi pemerintah pusat dan daerah, harus diakui komitmen penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia belum bisa dikatakan sempurna. Beberapa kasus masih menunjukkan pemerintah pusat memiliki hak lebih dominan terhadap pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Memang, upaya intensifikasi pajak penghasilan badan atau orang pribadi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tidak bisa dilepaskan dari kepemilikannya atas usaha misalnya rumah makan atau hotel yang merupakan objek pajak daerah.

Untuk kebutuhan pengumpulan data WP, Ditjen Pajak (DJP) sering meminta data WP tertentu ke pemerintah daerah, dan merupakan keharusan bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang WP tersebut. Namun, hal seperti ini tidak bisa berlaku sebaliknya.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Apabila kedua belah pihak dapat bertukar informasi atas WP yang sama, pemungutan pajak tentu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, baik itu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pajak daerah.

Sinergi ini juga bisa dilakukan secara lintas profesi. Misalnya pajak jual beli tanah (PPh dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB) melalui Notaris. Sinergi DJP, Kantor Pajak Daerah, dan Notaris dibutuhkan karena PPh masuk ke pusat, sementara BPHTB masuk ke pemerintah daerah.

Mengenai tarif, harus diakui tarif pajak di Indonesia semakin tidak bersaing dengan negara-negara sejenis. Komitmen pemerintah menurunkan tarif baik PPh maupun pajak daerah untuk mengangkat daya saing perlu diapresiasi. Semoga upaya tersebut bisa cepat terealisasi.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, kepatuhan pajak, prospect theory
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Uli

Jum'at, 24 Januari 2020 | 07:48 WIB
Setuju, namun tetap perlu sosialisasi terus menerus terjadap pelaku usaha atau bisa dnegan jemput bola dan menyederhanakan aplikasi yang sudah ada. Pemerataan pembangunan juga akan semakin membuat WP percaya dan sadar akan pentingnya pajak. Hal ini memang butuh sinergi yang erat antara pemerintah pu ... Baca lebih lanjut

selvi sofiawati

Kamis, 23 Januari 2020 | 23:51 WIB
dari pengalaman yang saya lihat, saat ini memang masih banyak orang-orang pekerja atau punya usaha yang belum mempunyai NPWP sehingga mereka tidak melakukan notifikasi pajak pada pemerintah, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama soal tarif dan sosialisasi tentang pentingnya bayar paja ... Baca lebih lanjut

Rendy agung firmansyah

Kamis, 23 Januari 2020 | 23:13 WIB
Saat ini integrasi antara NPWP dan data kependudukan (nomor NIK dalam eKTP) telah dilakukan dalam sistem OSS pada proses pembuatan NIB. Sistem OSS yang diciptakan oleh pemerintah pusat tentunya terus disempurnakan, ditandai dengan terus di update nya versi dalam sistem OSS. Namun saya melihat masih ... Baca lebih lanjut

Sumirah

Kamis, 23 Januari 2020 | 22:57 WIB
setuju..... dengan dukungan teknologi informasi, ide ini dapat diimplementasikan

Kristian Anugrah

Kamis, 23 Januari 2020 | 22:45 WIB
Artikel ini sangat bagus untuk di jadikan sumber refrensi akan pentingnya kesadaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat

Yunianto Dwi Anggoro

Kamis, 23 Januari 2020 | 21:50 WIB
sangat menarik, di era teknologi seperti sekarang ini dan menambah pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pajak semoga bisa menambah penerimaan pajak

Yuni Andari

Kamis, 23 Januari 2020 | 21:21 WIB
Tulisan yang menarik

Ernie Riswandari

Kamis, 23 Januari 2020 | 21:10 WIB
sangat menarik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan mengintegrasikan data penduduk untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui skema bila ingin menuntut hak hendaknya terlebih dahulu laksanakan apa yg menjadi kewajiban kita sebagai seorang warga negara yg telah berpenghasilan den ... Baca lebih lanjut

Galih Maryadi

Kamis, 23 Januari 2020 | 20:41 WIB
yes, Setuju, 👏👏dgn bgt qt sama2 paham dan bersinergi👍👍

Rizky Fuady

Kamis, 23 Januari 2020 | 20:31 WIB
iya mbak setuju, mesti saling mendukung biar tercipta ekosistem yang positif .
1 2 >
artikel terkait
Minggu, 02 Mei 2021 | 08:01 WIB
NUR CAHYONOWATI:
Jum'at, 30 April 2021 | 18:30 WIB
KANWIL DJP NUSA TENGGARA
Kamis, 29 April 2021 | 15:02 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 27 April 2021 | 15:24 WIB
EKONOMI KREATIF
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL