Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menunggak Pajak, Mantan PM Malaysia Tolak Dinyatakan Pailit

A+
A-
1
A+
A-
1
Menunggak Pajak, Mantan PM Malaysia Tolak Dinyatakan Pailit

Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. ANTARA FOTO/Agus Setiawan/hp

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menolak ditetapkan pailit meski memiliki tunggakan pajak senilai RM1,69 miliar atau setara dengan Rp5,6 triliun.

Farhan Muhammad Shafee selaku pengacara Najib mengatakan pihaknya meminta pengadilan untuk memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan bagian substantif atas gugatan pailit. Tim kuasa hukum akan meyakinkan hakim untuk tidak menetapkan pailit kepada kliennya.

"Padahal agenda hari ini hanya untuk pengurusan perkara, tetapi kuasa hukum Badan Pendapatan Dalam Negeri sudah mengemukakan telah terjadi peristiwa pailit," katanya, dikutip pada Kamis (6/5/2021).

Baca Juga: Pengusaha Tolak Rencana Pengenaan Pajak Pariwisata

Farhan menilai gugatan otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) tentang status pailit tersebut tidaklah benar. Untuk itu, kuasa hukum memohon penundaan proses penetapan pailit atas Najib kepada pengadilan.

Pada sidang di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang dipimpin wakil panitera Ida Rahayu Sharif, pengacara dari otoritas pajak Malaysia Athari Faris Ammery Hussein meminta penetapan status pailit atas kasus Najib. Namun, pengadilan menunda proses tersebut hingga 24 Mei 2021 dan memerintahkan kuasa hukum Najib memberikan pernyataan tertulis.

Seperti dilansir malaymail.com, IRB sebagai kreditur telah memulai proses gugatan pailit terhadap Najib melalui pemberitahuan pailit yang dikeluarkan pada 4 Februari 2021.

Baca Juga: Gerus Penerimaan, Manfaat Belanja Perpajakan Perlu Dikaji Lebih Dalam

Pada 25 Juni 2019, IRB sebagai perwakilan pemerintah Malaysia mengajukan gugatan terhadap Najib di Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur atas tunggakan pajak sejumlah RM1,69 miliar atau Rp5,6 triliun pada 2011 hingga 2017.

Selang setahun, tepatnya 22 Juli 2020, hakim Pengadilan Tinggi Datuk Ahmad Bache memenangkan IRB dan memerintahkan otoritas menagih tunggakan pajak terhadap Najib.

Najib diperintahkan membayar RM1,69 miliar bersama dengan bunga 5% per tahun dari tanggal perintah pengadilan hingga dibayarkan, dan biaya RM15.000 atau setara dengan Rp52,5 juta. Atas putusan tersebut, ia kemudian mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tinggi tersebut, dan sidangnya baru akan diadakan pada 16 Juni 2021.

Baca Juga: Proposal OECD Diragukan Bisa Tutup Ruang Aksi Unilateral Pajak Digital

Pada April 2021, IRB melayangkan gugatan pailit tertanggal 4 Februari 2021. Gugatan pailit itu mewajibkan Najib membayar RM1,73 miliar, yang terdiri atas pokok tunggakan RM1,69 miliar, bunga RM45,9 juta, ditambah biaya RM15.000,. (rig)

Topik : malaysia, najib razak, tunggakan pajak, sengketa pajak, pailit, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL